Kumbanews.com – Sekretaris DPD Komando Garuda Sakti Lembaga Aliansi Indonesia (KGS LAI) Provinsi Sulawesi Selatan, A Iman Ns mengaku telah melaporkan dugaan penebangan liar pohon Pinus di Kawasan Hutan Konservasi, Taman Wisata Alam di wilayah Malino, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa.
Ia mengatakan, pihaknya telah melaporkan hal tersebut ke Gubernur Sulsel, Dinas Lingkungan Hidup Sulsel, Balai KSDA Sulsel, Balai GAKKUM Sulsel, Polda Sulsel dan Polres Gowa belum lama ini. Kami sudah melaporkan hal itu dan mempercayakan kepada Instansi terkait, serta aparat penegak hukum agar dapat ditindaklanjuti sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” kata A.Iman Ns ke media ini lewat keterangan tertulisnya di Makassar, Senin (14/12/2020). Lanjut diterangkan, taman wisata alam adalah wilayah konservasi yang memiliki peruntukan sebagai pariwisata maupun sarana rekreasi yang patut dilindungi dari tangan-tangan ‘jahil’.
“Kawasan pelestarian alam yang lain selain taman wisata alam, yaitu Taman Nasional dan Taman Hutan Raya. Ketiganya termasuk ke dalam wilayah konservasi yang harus dilindungi,” kata A. Iman Ns.
Dikatakan pula, taman wisata alam adalah kawasan hutan konservasi yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata dan rekreasi.
“Kegiatan yang dilaksanakan di kawasan ini tidak boleh bertentangan dengan prinsip konservasi dan perlindungan alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” tegas dia.
A.Iman Ns mengaku, pihaknya secara resmi melaporkan kepada Instansi terkait dan aparat penegak hukum lantaran adanya indikasi kegiatan yang dilakukan oleh oknum dalam kegiatan pembangunan dan penjualan objek tanah, serta penebangan liar pohon Pinus di kawasan tersebut yang terindikasi tidak mempunyai legal standing
Diketahui, soal tersebut telah diatur dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam regulasi itu disebutkan, kegiatan tanpa izin dapat dikenakan sanksi pidana tiga tahun penjara dan denda Rp3 miliar.
Berikut kutipan Pasal 109, UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah),”
Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Pasal 94 (1) Orang perseorangan yang dengan sengaja: a. menyuruh, mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a; dipidana dengan pidana penjara paling singkat 8 (delapan) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
Pasal 104 Setiap pejabat yang dengan sengaja melakukan pembiaran terjadinya perbuatan pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 dan Pasal 19, tetapi tidak menjalankan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).
Lanjut Sekretaris DPD KGS-LAI A.Iman Ns, menerangkan, aduan tersebut telah ditindaklanjuti Polres Gowa, melalui Polsek Tinggimoncong, polsek telah memanggil dinas terkait untuk dimintai keterangannya.
“Kami juga mengapresiasi pihak penegak hukum, khususnya Polres Gowa yang telah menindak lanjuti surat pengaduan kami, dimana Polres Gowa disposisikan Polsek Tinggimoncong untuk memanggil dinas terkait di wilayah tersebut,” pungkas A.Iman Ns.
Kendati demikian, pihaknya tetap memantau perkembangan lebih lanjut,serta terus berkoordinasi dengan seluruh Instansi terkait agar para Oknum yang terlibat didalamnya dapat terproses dan berjalan sesuai dengan relnya masing-masing dan mempercayakan hal tersebut kepada Instansi terkait agar dapat diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .(*)
