Kumbanews.com – MPC Kiwal Garuda Hitam Maros, menggelar aksi unjuk rasa hari ini di Maros. Aksi tersebut digelar di beberapa titik, Kamis (07/08/2025).
“Rencana aksi akan kami gelar di lima titik, yaitu di kantor Bupati Maros, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PTSP, Dinas PU hingga DPRD Maros ,” ujar Akram Lallo Koordinator Lapangan Kiwal Garuda Hitam Maros, Kamis (07/08/2025).
Dalam tuntutannya Kiwal mendesak kepada Pemerintah agar segera menertibkan izin tambang yang beroperasi di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan.
” Ini adalah wajah ketimpangan struktural, ketika seorang mengeruk kekayaan alam, sementara masyarakat Maros hanya mewarisi kerusakan,” ucap
Akram saat membacakan orasi di depan kantor DPRD Maros.
Lanjut, aktivitas pertambangan yang dilakukan secara ilegal membawa dampak serius dan berlapis tanpa izin resmi dan tanpa pengawasan dari otoritas yang berwenang. Kegiatan ini cenderung dijalankan secara serampangan hasilnya adalah eksploitasi yang merusak dan tidak berkelanjutan.
” Kami tidak menginginkan pembangunan yang berpondasi pada eksploitasi dan pengabaian hukum. Karen itu kami menyatakan dengan tegas bahwa sudah saatnya pertambangan ditindak tegas, bukan dibiarkan berjalan begitu saja dan secara terus menerus mengeruk dan menghabiskan potensi sumber daya alam di Kabupaten Maros,” tegas Akram.
Diketahui beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Maros yang saat ini menjadi potensi kekayaan sumber daya alam di sektor pertambangan non – logam, seperti Kecamatan Camba, Mallawa, Tanralili, Moncongloe dan Tompobulu, dimana wilayah tersebut deposit mineral non- logam yang cukup besar. Namun kekayaan ini kini diancam dengan maraknya praktik pertambangan ilegal tanpa izin dan parahnya lagi tanpa implementasi kajian lingkungan.
Dan tambang ilegal telah merusak kawasan pegunungan dan mencemari lingkungan, dan menyingkirkan hak masyarakat sebagai warga atas ruang hidup bersih dan lestari. Ironisnya sebagian aktivitas ini juga diduga di fasilitasi dengan penyalahgunaan BBM bersubsidi yang semestinya menjadi hak rakyat kecil bukan alat operasional bagi pelaku tambang ilegal.
Maka berdasarkan hal tersebut Kiwal Maros menyatakan sikap sebagai berikut:
a. Mendesak pemerintah kabupaten Maros (Bupati dan instansi terkait) bersikap tegas atas aktivitas pertambangan ilegal di Maros.
b. Mendesak Pemkab Maros untuk menindak oknum – oknum yang terlibat dalam pengelolaan tambang ilegal.
c. Mendesak DPRD Maros untuk melakukan penanganan lapangan dan membentuk tim khusus dalam melakukan inspeksi di titik-titik koordinat aktivitas tambang yang diduga ilegal.
d. Mendesak APH menindak lanjuti dan menangani dengan serius terkait dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi khususnya penyalahgunaan BBM jenis solar pada aktivitas pertambangan.
Setelah melakukan orasi, anggota DPRD Maros dari komisi dua menerima para demonstran. Aksi unjuk rasa hari ini dikawal kurang lebih 100 personil polres Maros.
” Kami menurunkan 100 personil untuk mengawal aksi yang akan dilakukan dibeberapa titik. Dan Alhamdulillah aksi tersebut di gelar aman dan terkendali,” tutup Iptu Syarif, mewakili Kabag Ops Polres Maros.
Editor: Andi Safar
