Kumbanews.com – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulawesi Selatan melantik jajaran pengurus baru pada Senin, 9 Maret 2026 di Makassar. Dalam kepengurusan tersebut, Muallim Bahar menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Hukum dan Advokasi.
Ketua DPD KNPI Sulawesi Selatan, Fadel Tauphan, menunjuk Muallim Bahar karena memiliki pengalaman kuat di bidang hukum dan organisasi kepemudaan.
Aktivis Sejak Masa Kuliah
Muallim Bahar sudah aktif dalam dunia pergerakan sejak menjadi mahasiswa. Ia terlibat dalam berbagai organisasi kampus, baik lembaga intra maupun ekstra.
Ia menjalani proses kaderisasi di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), organisasi yang didirikan Lafran Pane. Dari organisasi tersebut, Muallim Bahar mengasah kepemimpinan dan memperluas jaringan aktivisme.
Setelah itu, ia melanjutkan kiprahnya di Gerakan Pemuda Ka’bah. Organisasi ini merupakan sayap pemuda Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Aktif di Dunia Advokasi
Selain aktif dalam organisasi kepemudaan, Muallim Bahar bekerja sebagai advokat. Ia sering memberikan pandangan hukum di berbagai program televisi nasional.
Dalam praktiknya, ia juga mendampingi berbagai perkara hukum. Kliennya berasal dari kalangan tokoh publik, pejabat, hingga anggota DPR RI.
Muallim Bahar juga pernah mendampingi masyarakat dalam proyek Bendungan Pamukkulu di Kabupaten Takalar. Saat itu ia membantu warga dalam proses pembebasan lahan.
Pendampingan tersebut membuat banyak warga mendapatkan kompensasi yang layak. Fenomena ini kemudian dikenal sebagai “kampung miliarder”.
Komitmen Perjuangkan Keadilan
Muallim Bahar menegaskan komitmennya untuk memperkuat bidang hukum dan advokasi di KNPI Sulawesi Selatan.
Ia ingin KNPI hadir sebagai organisasi yang membantu pemuda dan masyarakat yang membutuhkan pendampingan hukum.
“KNPI harus menjadi rumah besar pemuda. Kami tidak hanya berbicara tentang gagasan, tetapi juga berdiri di depan saat masyarakat membutuhkan keadilan,” kata Muallim Bahar.
DPD KNPI Sulawesi Selatan berharap kepengurusan baru ini dapat memperkuat konsolidasi gerakan pemuda serta mendorong kontribusi nyata dalam pembangunan daerah.
