Kumbanews.com – Pelaksanaan Konferensi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulawesi Selatan mulai dibayangi polemik serius. Di tengah persiapan pemilihan ketua baru, muncul gelombang kritik dari kalangan jurnalis yang menyoroti dugaan hilangnya netralitas panitia pelaksana.
Sorotan paling tajam mengarah kepada unsur Organizing Committee (OC) yang dinilai tidak lagi berdiri di posisi netral. Sejumlah nama yang masuk dalam bursa calon ketua disebut juga memiliki peran strategis dalam struktur kepanitiaan konferensi.
Situasi ini memunculkan keresahan di kalangan anggota PWI Sulsel. Banyak pihak menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mencederai prinsip demokrasi organisasi.
Beberapa figur yang mulai ramai diperbincangkan dalam kontestasi Ketua PWI Sulsel di antaranya Suwardi Thahir, Manaf Rahman, hingga Amrullah Basri Gani. Namun di balik dinamika pencalonan tersebut, perhatian publik justru tertuju pada etika penyelenggaraan konferensi.
“Inilah yang memicu kegelisahan di akar rumput. Sulit membayangkan kompetisi berjalan sehat jika pihak yang seharusnya menjadi penyelenggara justru dianggap berada di pusaran kepentingan,” ujar seorang wartawan senior di Makassar.
Tensi semakin meningkat setelah muncul dugaan adanya penahanan kartu anggota PWI milik sejumlah jurnalis yang memiliki hak suara. Isu ini memantik kekhawatiran soal independensi pemilih dan potensi penggiringan dukungan terhadap kandidat tertentu.
“Hingga saat ini kartu saya masih ditahan oleh oknum pengurus PWI Sulsel,” ungkap seorang wartawan yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Tidak hanya itu, kebijakan administratif yang diterapkan panitia juga mulai dipersoalkan. Sejumlah anggota menilai aturan yang diterapkan mendadak dan dianggap tidak memiliki pijakan kuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
“Kalau memang ada aturan baru, seharusnya disampaikan terbuka kepada seluruh anggota. Jangan sampai kebijakan administratif justru dipakai sebagai alat untuk menghambat pihak tertentu,” kata salah seorang anggota PWI Sulsel.
Rangkaian polemik tersebut memunculkan kekhawatiran bahwa Konferensi PWI Sulsel dapat kehilangan esensi demokrasi dan independensi yang selama ini menjadi fondasi organisasi profesi wartawan.
Sejumlah pengamat organisasi profesi juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas panitia agar hasil konferensi nantinya tidak menimbulkan persoalan legitimasi di internal organisasi.
Menurut mereka, panitia seharusnya berdiri di atas semua kepentingan dan memastikan seluruh tahapan berjalan transparan, jujur, serta bebas intervensi.
Jika dugaan manipulasi hak pilih maupun tekanan terhadap pemilik suara benar terjadi, hal itu dinilai bukan hanya mencederai marwah organisasi, tetapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap independensi insan pers.
Kini perhatian wartawan di Sulawesi Selatan tertuju pada pelaksanaan konferensi tersebut. Banyak pihak berharap momentum pemilihan Ketua PWI Sulsel tidak berubah menjadi arena konflik kepentingan, melainkan tetap menjadi ruang demokrasi yang sehat dan bermartabat bagi dunia pers.
