Kumbanews.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar meragukan komitmen pemerintah Kota Makassar mengenai anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2020 yang telah disepakati.
Hal tersebut disampaikan oleh Bidang Divisi Pendidikan, Parmas dan SDM, Endang Sari.
“Kami khawatir komitmen anggaran dari pemerintah Kota Makassar,” katanya, saat Konferensi Pers di Hotel Arthama jalan Haji Bau, Makassar, Rabu (1/06/2020).
Lanjut Endang, pihaknya juga kecewa terhadap pemerintah Kota Makassar yang meminta sejumlah tahapan KPU dihapuskan, salah satunya debat kandidat Pasangan Calon (Paslon).
“Atensi Pemerintah Kota kepada kami meminta debat Paslon dihilangkan,” ungkapnya.
“Pilwalkot Makassar itu pertarungan gagasan pertarungan visi misi, dan itu diminta untuk dihilangkan. Saya rasa ini harus diungkapkan dipublik,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Makassar, Farid Wajdi mengatakan, pihaknya menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Makassar harus melalui aturan yang berlaku.
“Kami tentu saja tidak bilang iya, karena kami diatur oleh Undang-undang,” katanya.
Selain itu, Komisioner KPU kota Makassar, Romy Harminto menegaskan, pihaknya akan berhenti melaksanakan Pilkada tersebut jika anggaran yang dimiliki habis sebelum pencoblosan.
“Kalau anggaran kami habis di mines Tiga hari sebelum hari H, kami akan berhenti,” tegasnya.(*)
