Kumbanews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros tancap gas membenahi fasilitas kawasan Geopark Maros-Pangkep menjelang proses revalidasi status UNESCO Global Geopark (UGG) yang dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026.
Upaya ini dilakukan dengan menggandeng sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), demi memastikan status geopark tetap bertahan dan tidak mengalami penurunan.
Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur, menegaskan pihaknya akan bekerja maksimal agar Geopark Maros-Pangkep tidak mengalami nasib serupa seperti kawasan lain yang sempat terdegradasi.
“Kami akan berusaha maksimal agar status Global Geopark Maros-Pangkep ini tidak terdegradasi seperti di Toba,” ujar Muetazim usai memimpin rapat koordinasi di Kantor Bupati Maros, Selasa (5/5/2026).
Fokus pembenahan saat ini menyasar akses jalan di kawasan Berua, Rammang-Rammang, Kecamatan Bontoa. Jalur tersebut menjadi salah satu titik yang akan dilalui tim asesor UNESCO, sehingga harus dipastikan dalam kondisi layak.
Muetazim menyebut, perbaikan jalan di kawasan tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp100 juta hingga Rp150 juta. Keterbatasan anggaran daerah membuat Pemkab Maros membuka opsi kolaborasi dengan BUMN.
“Perbaikan jalan di Berua kita taksir butuh Rp100 hingga Rp150 juta. Anggarannya bisa kita patungan melalui dana CSR dari BUMN, seperti Angkasa Pura,” jelasnya.
Di sisi lain, kerusakan berat pada jembatan gantung di site Pattunuang belum masuk prioritas perbaikan tahun ini. Selain membutuhkan biaya besar, waktu pengerjaan yang terbatas menjadi kendala utama.
Sementara itu, General Manager Geopark Maros-Pangkep, Dedy Irfan, mengungkapkan pihaknya telah mengusulkan anggaran sekitar Rp1 miliar untuk mendukung keseluruhan proses penilaian fisik.
Ia juga memastikan bahwa rekomendasi dari UNESCO sejak 2023 telah ditindaklanjuti, sehingga pihak pengelola optimistis status geopark dapat dipertahankan.
“Seluruh rekomendasi UNESCO telah kita kerjakan sejak tahun 2023. Kami optimistis status ini bisa dipertahankan hingga empat tahun ke depan,” ujarnya.
Dukungan juga datang dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kepala Dinas Pariwisata Sulsel, Andi Mirna, menyebut pihaknya menyiapkan dana hibah sebesar Rp500 juta untuk membantu perbaikan sarana dan prasarana.
“Memang banyak fasilitas yang rusak. Kami siapkan hibah untuk pengelola. Namun karena keterbatasan anggaran, kami berharap ada dukungan dari BUMN di Maros dan Pangkep agar beban pembiayaan bisa lebih ringan,” tuturnya.
Dengan kolaborasi lintas pihak ini, Pemkab Maros berharap Geopark Maros-Pangkep tetap memenuhi standar UNESCO dan mempertahankan statusnya sebagai destinasi geopark kelas dunia.
