Presiden Prabowo Subianto saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna perdana di Ruang Sidang Kabinet, Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2024/Dok BPMI Setpres
Kumbanews.com – Permintaan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk memangkas anggaran seremoni ke luar negeri dan menyinggung birokrasi yang rumit juga tidak boleh korupsi, layak diapresiasi.
Menurut analis politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, Presiden Prabowo tengah mengajarkan anak buahnya untuk berpihak kepada rakyat dalam situasi yang sulit seperti saat ini.
“Sebab, semua larangan tersebut berkaitan dengan keberpihakan kepada rakyat. Sebagai negara demokrasi, sudah seharusnya Prabowo berpihak kepada rakyat,” katanya.
Ia menambahkan, Prabowo tidak main-main dengan ucapannya tentang mengedepankan urusan rakyat kecil di atas segalanya.
“Hal itu sebagai bentuk penghormatan kepada rakyat. Sebab, rakyat yang (punya) kedaulatan di negara demokrasi,” jelasnya.
Jamiluddin menambahkan, jika Prabowo meminta anggaran seremoni dipangkas, tentu karena hal itu tidak bermanfaat kepada rakyat.
“Birokrasi yang rumit juga tidak menghargai rakyat. Begitu juga perilaku korupsi sebagai bagian dari pengkhianatan kepada rakyat,” paparnya.
“Karena itu, wajar kalau Prabowo melarang semua perilaku tersebut. Sebab, hal itu tidak sejalan dengan prinsip-prinsip negara demokrasi,” demikian Jamiluddin.
Sumber: RMOL
