Kumbanews.com – Distribusi bantuan dampak Covid-19 yang datanya tidak bersumber dari pemerintahan ditingkat desa, RW dan RT dianggap bikin gaduh dan mengganggu kondusifitas wilayah.
Dampaknya keributan tersebut berujung seorang Ketua RW di Desa Sukatani Kecamatan Sukatani, Purwakarta, terkena bogem mentah warga yang marah akibat tidak mendapatkan bantuan.
Warga menganggap dirinya berhak menerima bantuan, namun tidak masuk data pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Demikian diungkapkan Kepala Desa Sukatani, Asep Sumpena, kepada awak media usai mengikuti monitoring Daerah Pemilihan (Dapil) Anggota DPR RI, Dedi Mulyadi di Purwakarta, Rabu (6/5).
“Daripada menimbulkan keributan di desa, dengan ini saya menolak segala bantuan untuk warga Sukatani jika datanya tidak bersumber dari data hasil musyawarah desa yaitu data yang berasal dari RT dan RW,” kata Asep dilansir dari Kantor Berita RMOLJabar.
Hingga hari ini, terangnya, warga Desa Sukatani hanya mengandalkan bantuan yang bersumber dari Dana Desa.
Sebab, data penerima bantuan yang bukan dari hasil pendataan RT, RW serta Desa dikhawatirkan tidak tepat sasaran, dan akan membuat persoalan pelik di tengah masyarakat.
“Mereka tidak tahu kondisi di lapangan seperti apa, kami yang di desa yang lebih tahu siapa yang lebih berhak mendapatkan bantuan di tengah pandemi seperti ini,” jelasnya.
Untung saja, lanjut dia, warga yang benar-benar membutuhkan bantuan dampak dari virus terakomodir bantuan dari dana desa.
“Kami juga meminta kepada pemerintah jika ada salah satu warga terpapar virus, dan harus isolasi mandiri atau dirawat di rumah sakit, keluarga dari pasien tersebut harus diberikan bantuan, kalau hanya mengandalkan dari desa mana cukup,” demikian Asep Sumpena. (Rm)
