Kumbanews.com – Di tengah dorongan layanan kesehatan berbasis digital, sejumlah pasien justru mengeluhkan prosedur administrasi yang berbelit serta lamanya waktu tunggu pelayanan di Puskesmas Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Praktik pelayanan di lapangan dinilai belum sejalan dengan sistem kependudukan terintegrasi yang seharusnya mempermudah akses layanan kesehatan publik, Kamis (29/1/2026).
Pasien berinisial YH (41) mempertanyakan kebijakan loket pendaftaran yang masih mewajibkan fotokopi Kartu Keluarga (KK) bagi peserta BPJS Kesehatan. Padahal, sistem layanan kesehatan nasional telah terintegrasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Sekarang semua sudah terhubung dengan NIK. Seharusnya petugas tinggal memasukkan NIK dan data pasien langsung terbuka. Tapi yang terjadi justru pasien diminta fotokopi KK. Ini membingungkan dan mempersulit,” ujar YH kepada Kumbanews.com.
Selain persoalan administrasi, YH juga menyoroti lemahnya pengawasan layanan lanjutan. Setelah menjalani pemeriksaan dokter di lantai dua, ia dirujuk untuk pemeriksaan dahak di Ruang TB lantai satu. Namun, saat tiba di ruangan tersebut, tidak ada petugas yang berjaga.
YH mengaku harus menunggu sekitar 30 menit tanpa kejelasan hingga akhirnya melaporkan kondisi itu kepada pegawai lain. Setelah itu, petugas yang bertanggung jawab baru dihubungi.
“Ruangan layanan ada, tapi petugas tidak berada di tempat. Pasien akhirnya menunggu tanpa kepastian,” katanya.
Keluhan serupa disampaikan pasien lain berinisial HP (40) yang menjalani pemeriksaan laboratorium. Ia mengaku harus menunggu sekitar satu jam untuk mendapatkan hasil pemeriksaan darah, meskipun jumlah pasien yang mengantre hanya beberapa orang.
“Yang antre cuma tiga pasien, tapi hasil pemeriksaan lama keluar. Ini menimbulkan pertanyaan soal efektivitas pelayanan,” ujar HP.
Menurut HP, keterlambatan tersebut kontras dengan ketersediaan sarana laboratorium yang dinilai cukup lengkap. Ia menilai persoalan utama bukan pada fasilitas, melainkan pada pengelolaan layanan.
“Kalau alatnya lengkap tapi pelayanan tetap lambat, berarti ada masalah di manajemennya. Pasien dirugikan, terutama dari sisi waktu,” ucapnya.
Serangkaian keluhan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebijakan pelayanan kesehatan berbasis digital dan pelaksanaannya di tingkat fasilitas kesehatan. Pasien berharap Pemerintah Kota Makassar, khususnya Dinas Kesehatan, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pelayanan di Puskesmas Barombong.
Dikonfirmasi terpisah, Kepala Puskesmas Barombong, drg. Citra Octavia Parindingan, memastikan bahwa seluruh layanan tetap berjalan sesuai pembagian jadwal kerja.
“Adaji semua shift jaga,” kata Citra saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Kamis (29/1/2026).
Terkait lamanya waktu pemeriksaan laboratorium, ia menjelaskan bahwa durasi pelayanan bergantung pada jenis pemeriksaan dan jumlah sampel yang diproses.
“Pemeriksaan di laboratorium ada yang cepat, ada yang lama. Walaupun pasien yang menunggu terlihat sedikit, sampel yang diperiksa bisa banyak,” ujarnya.
Penulis: Yusuf
Editor: Ucu
