Kumbanews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros menargetkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2026 sebesar Rp 41,5 miliar. Target tersebut naik Rp 1 miliar dibandingkan tahun sebelumnya yang ditetapkan sebesar Rp 40,5 miliar.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maros, M. Ferdiansyah, mengatakan kenaikan target didorong oleh pesatnya pertumbuhan infrastruktur dan sektor properti di sejumlah wilayah Maros, khususnya kawasan perumahan.
“Banyak objek pajak yang sebelumnya berupa tanah kosong kini telah berdiri bangunan. Perubahan fungsi lahan ini secara langsung meningkatkan nilai pajak,” ujar Ferdiansyah, Senin (2/2/2026).
Ferdiansyah menjelaskan, berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, distribusi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB tahun ini telah rampung pada akhir Januari. Biasanya, SPPT baru disalurkan pada April.
Percepatan distribusi tersebut dilakukan untuk memberi waktu lebih panjang bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran, sehingga tidak menumpuk menjelang jatuh tempo.
Untuk mendukung pencapaian target, Pemkab Maros menyiapkan sejumlah strategi, di antaranya memperluas layanan pembayaran non-tunai melalui berbagai kanal perbankan, memasang alat pengawasan guna meminimalisasi potensi kebocoran pendapatan, serta mempermudah akses pembayaran hingga ke tingkat desa melalui kerja sama dengan pihak perbankan.
Dari 14 kecamatan di Kabupaten Maros, Kecamatan Mandai tercatat sebagai penyumbang penerimaan PBB terbesar. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan objek vital nasional milik PT Angkasa Pura yang berada di wilayah tersebut.
Sementara itu, Bupati Maros Chaidir Syam menegaskan bahwa optimalisasi penerimaan PBB menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung pembangunan daerah.
“PBB memiliki peran strategis dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik. Kami berharap kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak terus meningkat demi kemajuan Maros,” kata Chaidir.
