Pemkab Maros bersama Yayasan BaKTI canangkan 12 Desa Inklusi (Foto : Istimewa)
Kumbanews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros bersama yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) mencanangkan 12 desa di Maros sebagai desa inklusi, Senin (5/11/2022) di Gedung Serbaguna, Kecamatan Turikale.
Bupati Maros, AS Chaidir Syam mengatakan pencanangan desa inklusi ini merupakan desa pilot project untuk memfokuskan pendampingan program inklusi. “Jadi ini adalah launching untuk pilot project. Piloting kita ada 12 desa yang ditetapkan untuk tahun ini,” katanya.
Lebih lanjut kata mantan Ketua DPRD Maros itu menjelaskan 12 desa yang masuk pilot project tersebut yakni Desa Toddopulia, Damai, Lekopancing, Borimasunggu, Borikamase, Mattirotasi, Minasabaji, Mangeloreng, Baruga, Tanete, Samangki dan Simbang.
“Kita berharap semua desa bisa menjadi desa inklusi. Tetapi 12 desa ini kita tetapkan untuk pembinaan khusus menjadi desa inklusi. Dan harapan kita bisa menjadi contoh untuk desa-desa lain,” jelasnya.
Dia juga mengatakan alasan dipilihnya desa ini karena sudah dilakukan asesmen terlebih dahulu. “Juga karena kepala desanya bisa memberikan kontribusi, serta komunitas di desa tersebut majemuk,” akunya.
Indikator lainnya kata dia, karena di desa tersebut memiliki konstituen disabilitas dan masyarakat yang termarjinalkan yang perlu pembenahan. “12 desa ini akan menjadi binaan selama setahun dan kita harap juga Kabupaten Maros menjadi Kabupaten Inklusi,” sebutnya.
Sementara itu Direktur Eksekutif Yayasan BaKTI, Muhammad Yusran Laitupa mengatakan pencanangan desa inklusi ini bertujuan untuk membentuk desa piloting atau pilot project menuju desa inklusi.
“Juga untuk memfokuskan pendampingan program pada desa-desa piloting. Dengan adanya desa piloting, diharapkan akan menjadi contoh dan direplikasi oleh desa-desa yang lain, baik di Kabupaten Maros maupun daerah lain,” jelasnya.
Juga dikatakan kalau kedepannya ada beberap program yang akan dijalankan. “Pertama itu memperbaiki data disabilitas dan kelompok rentan di desa. Kedua, memenuhi hak-hak dasar disabilitas dan kelompok rentan. Kemudian, ketiga pelibatan disabilitas dan kelompok rentan dalam organisasi di tingkat desa, keempat pembentukan organisasi disabilitas di desa,” urainya.
Kemudian penyusunan peraturan desa inklusi, pelibatan disabilitas dan kelompok rentan dalam pembentukan kebijakan dan perencanaan desa. “Juga penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak untuk layanan publik di desa (kantor desa, puskesmas, sekolah),” sebutnya.
Tidak hanya launching desa Inklusi, namun juga dilakukan pengukuhan pengurus Forum Disabilitas Kabupaten Maros ( Fordisma). Dimana Fordisma ini menjadi wadah bagi teman difabel dan organisasi yang berfokus pada isu-isu terkait disabilitas yang ada di Kabupaten Maros.
“Jadi program inklusi ini untuk mendorong dua hal. Rencana aksi daerah disabilitas dan pembentukan Komisi Disabilitas Daerah,” jelasnya.
Selain pengukuhan Pengurus Fordisma dan pencanangan desa inklusi, rangkaian dari kegiatan dalam rangka Peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKtP) 2022 dan Peringatan Hari Disabilitas Internasional 2022, di antaranya Penandatangan MOU (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Kabupaten Maros dan PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) tentang Pelaksanaan Program INKLUSI di Kabupaten Maros, Diskusi tentang Hak-hak Disabilitas, dan Pelaksanaan Vaksin Covid-19 oleh SCF.
