Kumbanews.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengklaim telah menggelontorkan anggaran pembangunan lebih dari Rp1 triliun untuk kawasan Luwu Raya. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Provinsi Sulsel serta dukungan APBN melalui skema tugas pembantuan.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel, Jufri Rahman, mengatakan alokasi anggaran tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah provinsi dalam mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah, khususnya di kawasan Luwu Raya.
“Paket-paket infrastruktur di wilayah Luwu Raya sudah merupakan bentuk perhatian Pemprov Sulsel terhadap pembangunan Luwu Raya,” ujar Jufri Rahman, beberapa waktu lalu.
Berdasarkan data realisasi APBD Sulsel Tahun Anggaran 2025, total dana pembangunan yang mengalir ke Luwu Raya mencapai sekitar Rp1,041 triliun. Jumlah ini melampaui kontribusi pendapatan daerah Luwu Raya ke kas Pemprov Sulsel yang tercatat sebesar Rp806 miliar.
Kontribusi pendapatan tersebut berasal dari seluruh jenis pajak daerah. Sementara itu, belanja pembangunan yang dialokasikan melalui APBD Provinsi Sulsel untuk wilayah Luwu Raya mencapai Rp935 miliar, ditambah dukungan APBN melalui berbagai skema pembiayaan.
Anggaran tersebut difokuskan pada pembangunan infrastruktur strategis, mulai dari peningkatan konektivitas jalan, penguatan jaringan irigasi, hingga pembangunan fasilitas layanan kesehatan berskala regional.
Salah satu porsi terbesar dialokasikan melalui skema Multi Years Contract (MYC) dengan nilai hampir Rp400 miliar. Alokasi MYC ini disebut sebagai yang terbesar dibandingkan wilayah lain di Sulawesi Selatan.
Program MYC tersebut mencakup pembangunan satu unit rumah sakit regional modern di Kabupaten Luwu, penanganan jaringan irigasi sepanjang 58.540 meter untuk mendukung daerah irigasi seluas sekitar 11.000 hektare, serta peningkatan jalan strategis kewenangan provinsi sepanjang lebih dari 35 kilometer.
Selain melalui APBD, dukungan APBN untuk sektor pertanian di Luwu Raya mencapai Rp107 miliar. Melalui skema Instruksi Jalan Daerah (IJD), Pemprov Sulsel juga mengintervensi pembukaan akses jalan menuju Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, sepanjang 15,45 kilometer.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Sulsel, Andi Ihsan, menyampaikan bahwa sejumlah paket penanganan jalan strategis di Luwu Raya saat ini tengah berproses pada tahap lelang.
Berdasarkan data Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), paket VI perbaikan jalan meliputi ruas Batas Kabupaten Toraja Utara–Pantilang–Bua sepanjang 3 kilometer dan ruas Tedong Bonga–Buntao–Batas Kabupaten Luwu sepanjang 25,96 kilometer.
Selain itu, perbaikan jalan juga menyasar ruas Pantilang–Bonglo–Batas Kota Palopo sepanjang 17,43 kilometer, Batas Kabupaten Luwu–Latuppa sepanjang 5,17 kilometer, serta tiga ruas jalan di Kota Palopo, yakni Jalan Samiun sepanjang 0,25 kilometer, Jalan Opu Tosappaile sepanjang 1,35 kilometer, dan Jalan Pong Simpin sepanjang 4,82 kilometer.
Untuk mempercepat realisasi proyek, Dinas BMBK Sulsel terus berkoordinasi dengan Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sulsel. Pemprov Sulsel juga menyiapkan paket perbaikan akses jalan menuju Kecamatan Seko yang selama ini dikenal memiliki kondisi akses ekstrem.
Saat ini, akses menuju Kecamatan Seko masih didominasi jalan berlumpur, berbatu, serta jembatan kayu. Kendaraan roda empat hanya dapat mencapai Dusun Paladoan, sebelum perjalanan dilanjutkan menggunakan kendaraan roda dua.
Guna meningkatkan aksesibilitas wilayah tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum bersama Pemprov Sulsel menyepakati skema pembiayaan bersama. Kementerian PU mengalokasikan anggaran sebesar Rp48 miliar, sementara Pemprov Sulsel menyiapkan Rp20 miliar.
“Kita sedang proses dan secepatnya dilelang,” kata Andi Ihsan, Rabu (29/1). Ia menambahkan bahwa paket pekerjaan dari anggaran Kementerian PU telah memiliki pemenang dan dilaksanakan terpisah dari APBD Sulsel.
Kebijakan anggaran ini disebut sejalan dengan arah pembangunan Pemprov Sulsel yang menempatkan pemerataan pembangunan dan peningkatan pelayanan dasar sebagai prioritas, dengan Luwu Raya diproyeksikan sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan. (*)
