Kumbanews.com- Baru-baru ini peneliti dari Universitas Oxford dan Institut Internet Oxford, Inggris mengeluarkan penelitian terbaru mereka berjudul “The Global Disinformation Order 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation”.
Laporan penelitian yang ditulis oleh Samantha Bradshaw Philip N Howard ini mengungkap fakta tentang buzzer di 70 negara di dunia pada 2019 yang melakukan manipulasi kabar di media sosial, termasuk Indonesia.
“Laporan 2019 kami menganalisis tren propaganda komputasi dan perkembangan teknologi, kapasitas, strategi, dan sumber daya,” tulis laporan tersebut.
Jumlah negara yang tercatat memiliki pasukan siber (cyber troops) alias buzzer di media sosial terus meningkat dari 2018 yang hanya 48 negara dan 2017 dengan 28 negara. “Selama tiga tahun terakhir, kami telah memantau organisasi global yang memanipulasi kabar di media sosial, baik oleh pemerintah dan partai politik.”
Laporan tersebut memunculkan nama Indonesia sebagai negara yang memanipulasi kabar di media sosial untuk kepentingan pemerintahan dan partai politik. Seperti apa faktanya?
1. Media sosial yang gunakan buzzer di Indonesia
Dalam laporan tersebut, ada 5 media sosial yang banyak digunakan oleh buzzer dalam memanipulasi kabar di media sosial yakni Twitter, WhatsApp, YouTube, Instagram dan Facebook. Dalam kasus di Indonesia, buzzer menggunakan semua media sosial tersebut memanipulasi kecuali melalui YouTube.
“Meskipun ada lebih banyak media sosial dari sebelumnya, Facebook tetap menjadi platform pilihan untuk manipulasi di media sosial. Di 56 negara, kami menemukan bukti secara formal kampanye propaganda komputasi terorganisir di Facebook,” tulis laporan itu.
2. Bentuk organisasi dan manipulasi media sosial yang umum digunakan
Buzzer punya bentuk beragam baik organisasi maupun aktor (tunggal) dalam aktivitasnya. Mereka memanfaatkan media sosial untuk membentuk opini publik, menetapkan agenda politik, dan menyebarkan gagasan.
Di Indonesia, dalam laporan tersebut Oxford itu, buzzer disebut berafiliasi dengan politikus dan partai politik, serta kontraktor swasta. Masing-masing mereka terafiliasi dengan organisasi atau kelompok yang ditemukan bergerak menjadi kelompok buzzer.
“Salah satu fitur penting dari kampanye organisasi manipulasi media sosial adalah bahwa pasukan siber (cyber troops) alias buzzer sering bekerja bersama dengan industri swasta, organisasi masyarakat sipil, subkultur internet, kelompok pemuda, peretas (hacker) kolektif, gerakan pinggiran, influencer media sosial, dan sukarelawan yang secara ideologis mendukung perjuangan mereka,” papar laporan itu.
Tujuan dalam kelompok-kelompok ini seringkali sulit untuk digambarkan dan dibedakan, terutama karena kegiatan dapat secara implisit dan eksplisit disetujui oleh negara.
3. Buzzer di Indonesia kebanyakan digerakan oleh bot dan manusia
Laporan itu juga menjelaskan mengenai strategi, alat atau teknologi, dan cara yang dilakukan buzzer dalam memanipulasi data. Ada 4 cara bagaimana buzzer bergerak: pertama, bot atau akun otomatis yang dirancang untuk meniru perilaku manusia secara online. Kedua adalah manusia itu sendiri. Ketiga, robot, dan terakhir adalah akun yang diretas atau dicuri.
Bagaimana dengan di Indonesia? Buzzer di Indonesia lebih banyak yang digerakkan oleh bot dan manusia secara langsung.
4. Ini yang dilakukan buzzer Indonesia serta besaran uang yang mereka terima
Apa yang dilakukan buzzer di Indonesia adalah menyebarkan propaganda pro-pemerintah atau pro-partai, menyerang oposisi atau memasang kampanye kotor serta mengarahkan dan polarisasi. Mereka juga melakukan pembuatan disinformasi atau manipulasi media.
Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa kapasitas buzzer di Indonesia tergolong kapasitas rendah. Kapasitas buzzer yang rendah melibatkan tim kecil yang mungkin aktif selama pemilihan atau referendum tetapi menghentikan kegiatan
sampai siklus pemilihan berikutnya.
Namun bayaran yang diterima bisa mencapai Rp50 juta dengan angka terendah Rp1 juta.
“Tim berkapasitas rendah cenderung bereksperimen dengan hanya beberapa strategi, seperti menggunakan bot untuk memperkuat disinformasi. Tim-tim ini beroperasi di dalam negeri, tanpa operasi di luar negeri,” kata laporan itu. [idt]
