Kumbanews.com – Ketua MPR, Bambang Soesatyo menegaskan pihaknya hanya menampung aspirasi dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang menolak adanya Pemilihan Presiden (Pilpres) secara langsung. Diketahui, sikap PBNU itu bertentangan dengan banyak partai politik yang menolak untuk mengotak-atik sistem politik pemilihan presiden.
“Tadi kan kami menampung aspirasi dari PBNU, ya masa aspirasi sebagai organisasi atau ormas terbesar Islam menyampaikan hasil Munasnya pada hasil 2012 itu harus juga kita tampung sebagai salah satu sumber aspirasi masyarakat yang kita terima,” kata Bamsoet, sapaannya, selepas pertemuan safari politik dengan PBNU di kantor pusat PBNU, Kramat Raya, Jakarta Pusat, Rabu (27/11).
Bamsoet melanjutkan, pembahasan soal perubahan sistem itu masih cukup lama, yakni sekira dua sampai tiga tahun ke depan. Ia mengatakan, kemungkinan pengambilan keputusan dari aspirasi yang terkumpul itu sebelum Pemilu 2024. “Sebisanya kita akan melakukan pengambilan keputusan jauh sebelum Pemilu 2024 supaya tidak ketarik buat kepentingan Pemilu,” tukas caketum Golkar ini.
Terpisah, Wakil Ketua MPR fraksi PPP, Arsul Sabi menegaskan MPR hanya mengumpulkan aspirasi dan tidak sampai tataran mengubah sistem pemilihan presiden ke MPR. Ia masih menunggu perkembangan dari pertemuan itu, mengingat PBNU memiliki basis massa yang banyak dan berpengaruh.
“Kalau ada aspirasi, apalagi dari organisasi besar seperti NU, ya biar ini ada di ruang publik, kemudian mendapatkan respons dari berbagai elemen publik lainnya, ya nanti kita lihat. Kita tunggu seperti apa,” kata dia di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (27/11) malam.
Sebelumnya, sikap PBNU itu sebenarnya sudah ditetapkan sejak Musyawarah Nasional (Munas) PBNU pada 2012 silam di Cirebon. Ketua PBNU, Said Aqil Siradj menjelaskan, hasil Munas itu sudah disepakati oleh para kiai sepuh dengan pertimbangan ongkos politik saat Pilpres sangatlah tinggi.
“Kemarin baru saja (terlihat), betapa keadaan kita mendidih, panas, sangat menkhawatirkan. Ya untung enggak ada apa-apa. Tapi apakah lima tahun harus kaya gitu?” tanya Said.
Selain pertimbangan ongkos politik, Said menyebut pertimbangan kiai juga sudah disepakati para santri. Ia mengklaim, keputusan itu bukanlah demi kepentingan politik praktis semata.
Saat ditanya adakah potensi kemunduran demokrasi jika Pilpres dikembalikan ke MPR, Said mematahkannya. Menurutnya, dekokrasi hanyalah sebagai alat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bukan patokan utama. “Demokrasi itu merupakan wasilah untuk menuju keadilan, kesejahteraan rakyat, demokrasi itu alat, media mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kalau demokrasi menunjukkan kemudharatan, belum tentu demokrasi liberal itu akan memberi manfaat,” pungkasnya. [gt]
