Kumbanews.com – Presiden Prabowo Subianto menyetujui rencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mengakses pinjaman dari Pemerintah Spanyol. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.
Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto menyampaikan persetujuan itu dalam rapat bersama Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026. Menurut dia, pinjaman luar negeri diperlukan karena keterbatasan anggaran BNPB, khususnya pada sektor pencegahan dan mitigasi bencana.
“Anggaran pencegahan yang kami kelola setiap tahun relatif kecil, hanya sekitar Rp 17 miliar hingga Rp 19 miliar,” kata Suharyanto. Padahal, Indonesia menghadapi risiko bencana yang semakin kompleks, terutama akibat perubahan iklim.
Suharyanto mengatakan keterbatasan anggaran selama ini membuat BNPB belum maksimal memberikan informasi lanjutan kepada masyarakat, seperti rekomendasi evakuasi berbasis peringatan dini. Dalam sejumlah kasus, BNPB hanya mampu menyampaikan data awal, misalnya curah hujan ekstrem, tanpa dukungan sistem mitigasi yang memadai.
Selain pinjaman dari Spanyol, BNPB juga memanfaatkan Dana Siap Pakai (DSP) yang biasanya digunakan saat status siaga darurat atau tanggap darurat ditetapkan. Namun, menurut Suharyanto, dana tersebut juga kerap dialihkan untuk upaya pencegahan di wilayah yang berulang kali dilanda bencana.
Dalam lima tahun terakhir, BNPB telah memperoleh sejumlah pinjaman luar negeri untuk penguatan sistem pra-bencana. Salah satunya digunakan untuk membangun pusat pengendalian operasi di 34 provinsi serta 30 kabupaten dan kota, termasuk pemasangan sensor peringatan dini gempa bumi dan tsunami di wilayah pesisir rawan.
“Sensor-sensor itu terhubung langsung dengan pusat kendali di BPBD daerah, sehingga peringatan dini dapat segera diteruskan ke masyarakat,” ujar Suharyanto.
BNPB juga bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam pengembangan sistem peringatan dini sebagai bagian dari strategi mitigasi jangka panjang.
