Kumbanews.com – Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dinilai perlu segera dibenahi. Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan siap menjalankan arahan Presiden, termasuk apabila diminta mengganti Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Pernyataan tersebut disampaikan Purbaya usai menghadiri rapat di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Ia menekankan bahwa keputusan terkait pergantian pejabat sepenuhnya berada di tangan Presiden.
“Kalau itu perintah, saya akan kerjakan. Saya nggak bisa kalau nggak ada perintah,” ujar Purbaya kepada wartawan.
Meski demikian, ia mengatakan pemerintah tetap akan melihat kondisi dan mengevaluasi kinerja jajaran Bea Cukai terlebih dahulu sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Saat ditanya mengenai penilaiannya terhadap kinerja Dirjen Bea Cukai saat ini, Purbaya memilih irit bicara.
“Nanti kita lihat ya,” katanya singkat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo secara terbuka meminta agar pimpinan Bea Cukai diganti apabila tidak mampu menjalankan tugas dengan baik. Pernyataan itu disampaikan dalam Sidang Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026.
“Untuk kesekian kali, Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti,” tegas Prabowo.
Dalam pidatonya, Prabowo juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah agar bekerja lebih cepat, responsif, dan tidak membiarkan persoalan berlarut-larut. Ia menilai pemerintah harus bergerak aktif menjawab tuntutan masyarakat.
“Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha,” kata Prabowo.
Selain itu, Kepala Negara mengaku menerima banyak keluhan dari kalangan pelaku usaha terkait praktik pungutan liar dan birokrasi yang dinilai menghambat aktivitas ekonomi nasional. Karena itu, ia meminta seluruh kementerian dan lembaga melakukan pembenahan internal secara serius.
Prabowo menegaskan pemerintah harus berani membersihkan praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta berbagai hambatan birokrasi yang mengganggu pertumbuhan ekonomi.
