Kumbanews.com – Pemerintah menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sekolah rakyat (SR) tetap berjalan optimal meski tengah diterapkan efisiensi anggaran.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Nugroho, menjelaskan, pemerintah akan memprioritaskan belanja yang lebih produktif dan tepat sasaran.
“Efisiensi anggaran dilakukan pada pos-pos yang kurang produktif, sementara program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat, seperti MBG, tetap menjadi prioritas,” ujar Prasetyo usai rapat koordinasi di Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (17/3/2026).
Langkah ini bertujuan memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara optimal untuk meringankan beban masyarakat, khususnya di tengah tantangan ekonomi global. “Program yang produktif dan berdampak langsung adalah yang kami utamakan. Dana yang disisihkan dari pos belanja kurang efektif akan dialihkan ke program ini,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menegaskan pengawasan penggunaan anggaran MBG diperkuat bekerja sama dengan Kejaksaan Agung melalui jaringan Jamintel di 38 provinsi.
“Kami membuka diri agar masyarakat dapat memantau seluruh proses. Sekarang, kami menambah pengawasan melalui Kejagung di daerah, supaya penggunaan anggaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) lebih transparan dan optimal,” ujar Dadan.
Setiap SPPG rata-rata menerima anggaran Rp 1 miliar per bulan. Anggaran ini digunakan untuk memastikan standar gizi program MBG tetap tinggi, termasuk di wilayah dengan biaya hidup tinggi seperti Papua dan wilayah timur Indonesia.
Dadan menambahkan, BGN juga bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit seluruh pengeluaran. “Kami ingin memastikan seluruh dana digunakan sesuai SOP dan juknis, serta mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN),” tegasnya.
Dengan langkah ini, pemerintah menegaskan MBG tetap menjadi program unggulan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, meski tengah menyesuaikan anggaran di beberapa sektor.
