Kumbanews.com – Salah satu potret fenomena masyarakat tidak mengindahkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dapat dilihat di Jl Bandang Veteran Utara, Jum’at malam (24/4/20).
Pemberlakuan PSBB di Kota Makassar mulai diterapkan hari Jumat, (24/4/20), namun masyarakat tetap saja ngeyel mondar-mandir di jalan dan di tempat-tempat keramaian. Hal inipun diduga karena tidak adanya aparat dilihat di lapangan.
Koordinator Divisi Pengawasan dan Monitoring LSM PERAK Sulawesi Selatan, Rahman Ocak mengatakan, sudah berkeliling di beberapa jalan di Kota Makassar dalam memantau penerapan PSBB namun sangat minim mendapati aparat Pemerintah Kota Makassar, Kepolisian dan tenaga medis di lapangan.
“Harusnya setiap sudut jalan ada petugas yang berjaga dalam penerapan PSBB ini. Dengan adanya balapan liar ini bukti PSBB di Makassar tidak efektif,” ujarnya, Jumat (24/4/20).
Sementara itu, Wakil Sekretaris LSM PERAK Sulsel, Restu Pratama mengatakan tujuan PSBB untuk memutuskan mata rantai Covid-19 apalagi Kota Makassar sudah masuk Zona Merah dalam pandemi virus corona yang mematikan.
“PSBB di Makassar untuk menekan sumber baru penyebaran covid-19 dan juga penghabisan anggaran negara, dimana aparat pemerintahan tidak konsisten dalam mengawal pelaksana PSBB dan terkesan dipaksakan,” ucap pria yang juga aktivis sosial ini.
Lanjut Restu, hampir semua sudut jalan tidak ada aparat dilihat di lapangan yang berjaga sesuai fungsi dan tugasnya serta terkesan melakukan pembiaran.
Restu juga menyayangkan penjagaan dan pemantauan aparat pemerintahan dan penegak hukum yang hanya di tempatkan di titik-titik tertentu.
“Jumlah Petugas yang ada di lapangan pastinya tidak efektif dan lucunya masyarakat diberi tahu mereka ada dimana yah pastilah warga cari jalan-jalan yang tidak ada petugas,” jelasnya.
Selain itu, Restu juga mengkritisi kinerja Pemkot Makassar dalam hal ini Dinas Sosial Kota Makassar.
“Masyarakat dijanjikan bantuan paket sembako dari pemerintah namun kenyataan di lapangan hasilnya nihil,” bebernya.
Restu juga menyoroti tidak adanya transparansi dari Dinas Sosial Kota Makassar terkait penerima paket sembako.
“Kami hubungi Pak Kadis tapi dia tertutup terkait itu, seharusnya pemerintah mampu membuka data siapa-siapa saja nama penerima paket sembako dan penyebaran lokasinya mereka bertempat tinggal,” pungkasnya.
(*)
