Kumbanews.com – Hasil survei Litbang Kompas menyatakan sebanyak 52,5 persen responden tidak puas terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf Amin dalam satu tahun terakhir. PAN menyarankan agar Presiden Jokowi melakukan reshuffle.
“Kan Presiden Jokowi itu kan sering ngeluh nih terhadap kinerja daripada pembantunya, para menterinya, yang penyerapan kurang sempurna, yang komunikasi publiknya kurang baik dan seterusnya. Menurut saya, Presiden, jika menemukan hal-hal seperti itu, jangan tunggu-tunggu. Kalau ada yang tidak efektif kerjanya pemerintah, Presiden berhak untuk melakukan reshuffle kabinet,” kata Plh Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay, Selasa (20/10/2020).
Saleh menilai rendahnya kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi juga diakibatkan oleh para menteri. Sebab, sebut dia, kinerja Jokowi merupakan kinerja keseluruhan dari para menterinya.
“Karena penilaian terhadap Jokowi itu sebetulnya penilaian kepada menterinya. Cuma kalau menteri kan bidang-bidang, bidang pendidikan, ketenagakerjaan, bidang sosial, bidang agama, macam-macam. Tapi kalau Presiden Jokowi kan secara keseluruhan dilihatnya,” jelas Saleh.
Saleh pun menilai waktu satu tahun sudah cukup bagi Jokowi untuk melakukan evaluasi terhadap para menterinya. Anggota Komisi IX DPR itu meminta Jokowi tidak ragu melakukan reshuffle.
“Ini kan sudah satu tahun pemerintahan Jokowi. Saya kira satu tahun ini sudah cukup untuk Jokowi mengevaluasi. Jangan tunggu, misalnya sudah berlarut-larut malah justru pengerjaan pekerjaan penting malah semakin tertinggal gitu loh,” sebut Saleh.
“Jadi karena itu, itu satu hal, dan jangan ragu gitu, Presiden silakan melakukan pergantian-pergantian,” imbuhnya.
Namun Saleh enggan memberikan penilaian terkait menteri apa yang perlu di-reshuffle oleh Jokowi. Ia menyerahkan penilaian tersebut kepada Jokowi.
“Sebetulnya (para menteri) ini semuanya saling berkelindan antara satu dan lain, saling berhubungan, ya. Jadi kita serahkan ke Presiden Jokowi untuk menentukan mana yang baik, mana yang nggak,” ucapnya.
Selain itu, Saleh menilai survei yang dilakukan Litbang Kompas merupakan representasi masyarakat secara umum. Ketua DPP PAN itu meminta agar hasil survei Litbang Kompas dijadikan bahan oleh pemerintah untuk mengevaluasi kinerjanya.
“Survei yang dilakukan oleh Kompas itu secara umum kelihatannya sangat representatif ya untuk mau pilih suara masyarakat. Jadi ini harus menjadi cermin juga ya bagi pemerintah dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah ke depan,” ujar Saleh.
Seperti diketahui, Litbang Kompas merilis survei dengan hasil lebih banyak responden yang tidak puas terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf. Survei Litbang Kompas dilakukan lewat telepon pada 14-16 Oktober 2020 terhadap 529 responden di 80 kota/kabupaten di 34 provinsi. Jumlah responden ditentukan secara proporsional dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error 4,3 persen.
Responden ditanya ‘Secara umum, puas atau tidakkah Anda dengan kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin satu tahun terakhir ini?’ Berikut hasilnya:
Sangat puas: 5,5%
Puas: 39,7%
Tidak puas: 46,3%
Sangat tidak puas: 6,2%
Tidak tahu: 2,3%
Bila dikelompokkan, berarti ada 45,2 persen responden yang puas terhadap kinerja Jokowi-Ma’ruf dan 52,5 persen tidak puas.(dt)
