Ilustrasi/Net
Kumbanews.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengapresiasi capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,12 persen (yoy) pada kuartal II tahun 2025, seperti dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS).
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKB, M. Hanif Dhakiri, menyatakan pertumbuhan ini menunjukkan ketahanan ekonomi nasional, namun perlu dibaca secara cermat dari sisi kualitas dan keberlanjutan.
“Capaian 5,12 persen tentu menggembirakan, tapi harus dikawal agar tidak semata ditopang stimulus dan konsumsi sesaat. Fondasi ekonominya harus diperkuat, terutama dari sektor-sektor produktif rakyat,” ujarnya di Jakarta, Rabu, 6 Agustus 2025.
Hanif menilai struktur pertumbuhan saat ini masih didominasi konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah, sementara investasi swasta jangka panjang dan ekspor berbasis nilai tambah belum pulih optimal.
Dia mengingatkan, jika stimulus melambat atau daya beli tertekan, maka ruang pertumbuhan bisa menyempit pada semester berikutnya.
“Kita butuh arah fiskal dan kebijakan ekonomi yang makin presisi: tidak hanya menjaga permintaan, tapi juga mendorong ekspansi sektor produksi, hilirisasi, serta distribusi investasi ke daerah,” jelas Hanif.
Wakil Ketua Umum DPP PKB itu mendukung penuh visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun ekonomi nasional yang berdaulat, adil, dan berpihak kepada rakyat.
Komitmen Presiden untuk menjalankan Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi rujukan utama dalam desain fiskal, insentif investasi, dan pengelolaan sumber daya strategis nasional.
“Keadilan ekonomi tidak lahir dari pertumbuhan semata, tapi dari arah kebijakan yang menempatkan kemakmuran rakyat sebagai tujuan utama,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya keberpihakan yang lebih nyata terhadap UMKM, koperasi, sektor pertanian, dan ekonomi digital rakyat. Stabilitas harga pangan dan energi juga menjadi elemen vital dalam menjaga daya beli masyarakat serta menciptakan kepercayaan publik terhadap arah ekonomi nasional.
PKB pun akan terus mendorong agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terakumulasi dalam angka makro, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.
“Pertumbuhan 5 persen hanya berarti jika ia menyentuh yang 40 persen terbawah. Itulah makna pertumbuhan berkeadilan,” pungkasnya.
Sumber: RMOL
