*Oleh: Novita Sari Yahya
Innalillahi wa inna ilaihi raji’un. Turut berduka cita sedalam-dalamnya atas musibah runtuhnya asrama putra Pondok Pesantren Al-Khoziny di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, pada 29 September 2025. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah para almarhum santri dengan husnul khatimah serta memberikan ketabahan kepada keluarga dan seluruh pihak yang ditinggalkan. Tragedi ini menewaskan 67 santri dan melukai banyak lainnya. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi total 171 orang, termasuk mereka yang selamat dan mendapatkan perawatan medis.
Persoalan audit gedung juga sudah saya rekomendasikan sejak tahun 2013 di Depok, karena keriuhan seputar pembangunan Gedung Dibaleka II yang dalam perjalanan waktu menimbulkan banyak peristiwa.
Ancaman Sesar Aktif dan Edukasi Publik
Depok berada di wilayah rawan gempa karena dipengaruhi dua sesar aktif, yaitu Sesar Citarik dan Sesar Baribis. Potensi guncangan akibat pergerakan sesar ini telah menjadi perhatian publik, terutama di kawasan urban yang padat seperti Jabodetabek.
Video podcast di Instagram membahas analisis risiko seismik di kawasan urban seperti Depok, termasuk podcast resmi BMKG (Agustus 2025) yang menyinggung gempa 4,7 SR di Jawa Barat. Konten edukatif di TikTok dari akun @rizky.rmadhani juga memaparkan jalur Sesar Baribis di Depok, menyoroti potensi patahan di Sungai Ciliwung, sejarah gempa di Jabodetabek, hingga simulasi dampaknya.
Pembangunan dan Riwayat Gedung Dibaleka II
Kota Depok gencar membangun infrastruktur, termasuk Gedung Dibaleka II yang menjulang 10 lantai di Jl. Margonda Raya No. 54. Gedung ini diresmikan pada 27 April 2014 dengan anggaran awal Rp125 miliar. Namun, sejak awal berdiri, bangunan tersebut menyisakan sejumlah catatan kontroversial.
Pada Juni 2015, kanopi runtuh akibat hujan deras, menimbulkan kritik atas kelalaian perawatan. Pada Maret 2015, saat kunjungan MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi bertemu Wali Kota Nur Mahmudi Ismail, terungkap bahwa lantai I sisi barat gedung nyaris ambrol di dekat tangga menuju parkir bawah tanah.
Insiden ini memicu kekhawatiran terkait kekuatan pondasi dan mutu beton, meskipun kunjungan berlanjut tanpa inspeksi mendalam. Proyek ini juga disebut-sebut sarat dugaan markup anggaran hingga Rp182 miliar, memunculkan protes aktivis dan mahasiswa yang menuntut transparansi.
Pada 2013, dugaan korupsi dan mark-up anggaran memicu panggilan berulang dari Komisi C DPRD Kota Depok kepada pejabat kunci, serta demo di depan Balai Kota Depok yang disebut “Dibaleka II Gate”. Tekanan dari kelompok masyarakat sipil dan mahasiswa menyoroti pembengkakan anggaran serta dugaan pemotongan dana oleh kontraktor dan konsultan.
Kritik publik mengaitkan lemahnya kualitas material, seperti beton dan semen, dengan standar konstruksi yang tidak terpenuhi pada proyek pemerintah.
Namun, berdasarkan penelitian terbaru pada 2025 yang menggunakan metode Non Destructive Test (NDT) dan Destructive Test (DT) sesuai standar SNI 2847:2019, struktur Gedung Dibaleka II telah dievaluasi secara mendalam. Hasil audit menunjukkan bahwa kekuatan tekan beton dan stabilitas struktural gedung memenuhi persyaratan standar nasional, sehingga gedung ini dinilai aman dan andal untuk digunakan.
Meskipun demikian, rekomendasi audit berkala dan perawatan terencana tetap diperlukan untuk memastikan keamanan dan kelayakan gedung, apalagi mengingat bangunan tersebut terletak di zona rawan gempa.
Dampak Gempa Banten 2018
Pada 23 Januari 2018, gempa 6,1 SR di Lebak, Banten (kedalaman 61 km), mengguncang Depok dengan intensitas III MMI (berdasarkan shakemap BMKG di Kampus UI Depok).
Dampaknya terasa di Gedung Dibaleka II:
– Dinding, plafon, dan keramik lantai 8 rusak.
– Ratusan PNS melakukan evakuasi darurat.
– 74 pasien RSUD Depok berhasil dievakuasi dengan selamat.
Pasca gempa, dilakukan pemeriksaan cepat kerusakan bangunan oleh tim terkait. Wali Kota Depok saat itu, Idris Abdul Somad, menegaskan gedung masih laik fungsi pasca-evaluasi awal, meski kerusakan minor non-struktural ditemukan.
Audit struktur lanjutan direkomendasikan sesuai standar Sertifikat Laik Fungsi (SLF) yang wajib diperbarui setiap 5 tahun.
Upaya Mitigasi dan Edukasi
Pasca gempa, Depok meningkatkan simulasi penanganan bencana untuk meningkatkan kesadaran warga.
Pada tahun 2018, Kota Depok aktif menggelar berbagai simulasi penanganan bencana gempa bumi, terutama di kalangan pelajar, sebagai bagian dari upaya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Depok dalam merespons ancaman gempa yang sering terasa di wilayah Jabodetabek.
15 November 2018: Simulasi evakuasi gempa di SDN Anyelir 1 melibatkan siswa, guru, dan BPBD, dengan fokus pada prosedur “drop, cover, and hold on” serta rute keluar aman.
1 November 2018: Satgas TMMD ke-103 mengadakan penyuluhan dan latihan tanggap gempa di SDN 1 Citayam, melibatkan ratusan siswa.
Kegiatan ini memperkuat kesiapsiagaan masyarakat sekaligus mempererat koordinasi antarinstansi seperti BPBD, sekolah, TNI, dan Polri. Hingga kini, tradisi ini dilanjutkan secara rutin untuk memastikan Depok siap menghadapi risiko gempa, mengingat posisinya dekat zona aktif seperti Sesar Cimandiri.
Kasus Serupa dan Risiko Masa Depan
Pengalaman dari berbagai daerah menunjukkan lemahnya konstruksi publik bisa berakibat fatal. Di Aceh (2016), sejumlah bangunan roboh akibat gempa, menimbulkan korban jiwa.
Risiko serupa bisa mengancam Depok, terutama di Gedung Dibaleka II yang menjadi pusat pemerintahan. Menurut simulasi InaRisk BNPB/BMKG (2022), gempa di atas 6 SR berpotensi menimbulkan ratusan hingga ribuan korban jiwa di kawasan padat urban Jabodetabek bila bangunan tidak diretrofit.
Kesimpulan
Depok menghadapi risiko ganda: aktivitas dua sesar aktif dan kerentanan bangunan publik.
Insiden kanopi runtuh (2015) dan kerusakan akibat gempa Banten (2018) memperkuat urgensi audit struktural pada Gedung Dibaleka II. Evaluasi bangunan publik tidak boleh hanya formalitas anggaran, melainkan bagian dari strategi mitigasi bencana.
Penutup
Kasus Dibaleka II mencerminkan lemahnya pengawasan konstruksi dan manajemen risiko bencana di daerah rawan gempa.
Belajar dari pengalaman Aceh (2016) dan Depok sendiri (2018), evaluasi bangunan publik harus menjadi prioritas. Pemerintah daerah, BMKG, serta masyarakat perlu bekerja sama dalam edukasi, audit struktur, dan penegakan standar bangunan tahan gempa.
Dengan begitu, Depok dapat lebih siap menghadapi ancaman gempa di masa depan.
Sebagai catatan akhir dari penulis, Novita Sari Yahya:
“Pelaku koruptor di birokrasi hanya menikmati hasil korupsi dengan kekayaan yang hanya menyenangkan hati sesaat, oleh karena itu dia akan melihat dampak kerusakan dari kebijakan dan proyek yang ditandatangani, dan menghukumnya dengan perasaan bersalah dan ketakutan seumur hidup. Sebagai muslim, dia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di akhirat, apalagi menimbulkan korban nyawa. Oleh karena itu, tidak gampang menjadi abdi negara yang bersumpah jabatan kepada Tuhan Yang Maha Esa setiap pergantian jabatan. Oleh karena sumpahnya yang akan menghukumnya seumur hidupnya. Catatan terpenting, sampai puluhan tahun kasus korupsi yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar dan menimbulkan korban akan tetap diusut. Lambat atau cepat, semua koruptor akan masuk penjara. Bahkan di beberapa negara, presiden dan istrinya pun masuk penjara.”
Seperti kata Gus Dur:
“Tidak ada kekuasaan yang harus dipertahankan mati-matian.”
Bagi manusia berakal, pergunakan waktu dan tenagamu untuk pekerjaan yang bermanfaat, bukan merusak dan membahayakan keselamatan manusia.
Daftar Referensi
Radar Depok. (2025, 29 Agustus). Waspada! Sesar Citarik dan Baribis Ancam Depok.
Kontan. (2025, 21 Agustus). Mengenal Sesar Baribis dan Citarik: 2 Sesar Aktif yang Membawa Risiko Gempa.
TikTok @rizky.rmadhani. (2025, 4 Mei). Penelitian Jalur Sesar Baribis di Depok.
Kompas. (2018, 23 Januari). Dinding Balai Kota Depok Rusak Akibat Gempa.
Mongabay. (2016, 17 Desember). Banyak Bangunan Roboh Saat Gempa Guncang Aceh, Kenapa?
Tribunnews. (2015, 3 Juni). Kanopi di Kantor Dibaleka Ambruk, Pemkot Depok Akui Lalai.
BMKG. (2018). Ulasan Guncangan Tanah Akibat Gempabumi Kabupaten Lebak, Banten.
CEC Depok. (2013, 20 Maret). Tiga Kali Dipanggil ‘Fenti Novita’ Tidak Pernah Hadir.
InaRisk BNPB/BMKG. (2022). Dokumen Kajian Risiko Bencana Nasional Provinsi Jawa Barat.
Kompas. (2011, 6 Desember). Depok Bangun Gedung Perkantoran Rp 125 Miliar.
Prokopim Depok. (2014, 27 April). Peresmian Gedung Dibaleka II Untuk Tingkatkan Pelayanan.
Tribunnews. (2015, 6 Maret). Lantai I Gedung Dibaleka II Depok Nyaris Ambrol.
Kompas Properti. (2018, 24 Januari). Pasca Gempa, Gedung-gedung Seharusnya Diaudit.
CNN Indonesia. (2025, 7 Oktober). Data Terakhir Korban Ambruk Ponpes Al Khoziny: 67 Tewas, 104 Selamat.
Tempo. (2025, 30 September). Fakta-fakta Ambruknya Bangunan Ponpes Al Khoziny Sidoarjo.
Detik News. (2025, 8 Oktober). Kementerian PU Bakal Bangun Ulang Ponpes Al Khoziny Sidoarjo yang Ambruk.
Penulis dan Peneliti
PNS Pemda Depok yang SK pemberhentian BKN belum diberikan hampir 15 tahun dengan golongan terakhir minta berhenti 3C jabatan struktural.
