Rizal Ramli: Dibajak Oligarki, Sudah Waktunya Amanah Reformasi Ditegakkan Kembali!

144 views
EKONOM yang juga mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, RizalRamli mengakui keberhasilanPresiden Jokowi dalam bidang infrastruktur .‘’Jokowi memang telah berhasil membangun infrastruktur, hanya saja bidangkedaulatan pangan dan keuangan masih perlu dibenahi,’’kata Rizal kepadapers di Semarang, Sabtu (2/3).Menurut Rizal, dia tetap pada prinsipnya, untuk tetap keras mengritik baikdi dalam maupun luar pemerintahan."Jadi, siapapun nanti yang berkuasa, baikPrabowo atau Widodo, saya akan terus seperti ini. Ini sudah karakter saya,"tegasnya.Dia berharap agar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)Nomor 11 Tahun 2008 perlu untuk direvisi. Pasalnya, hal tersebut kini sudahmengarah pada pemberangusan demokrasi."Siapa pun presidennya, UU ITE harus direvisi. Jika memang UU ITE digunakanuntuk memerangi kejahatan keuangan, kejahatan terorisme, kejahatan seksuallewat internet, dan kejahatan elektronika lainnya, kami setuju. Akan tetapikami tidak setuju jika undang-undang tesebut untuk memberangus demokrasi,"katanya.Ditegaskan, Indonesia merupakan negara demokrasi hasil perjuangan panjangdan tidak ingin ada banyak pasal karet yang justru memberangusnya.Rizal Ramli menilai, dengan UU ITE tersebut menjadikan indeks demokrasiIndonesia terus merosot, yakni pada tahun 2014 indeks demokrasi Indonesianomor 49, tetapi tahun 2019 indeks demokrasi Indonesia anjlok pada nomor 65atau anjlok 16 tingkat."Kalau dibiarkan terus menerus, demokrasi yang dulu diperjuangkan dengansusah payah digerogoti pelan-pelan, kami menghawatirkan tahun-tahunselanjutnya indeks demokrasi Indonesia terus anjlok," tegasnya.Untuk melakukan revisi UU ITE, Rizal mengaku, telah menyampaikan kepadakedua calon presiden untuk berjanji di media sosial. Dengan begitu, adajejak digital dan masyarakat dapat menagih janji tersebut.Dalam kesempatan tersebut, Rizal Ramli juga membahas banyak hal yang perludilakukan Indonesia demi perubahan yang lebih baik hingga prediksi debatcawapres mendatang. Menurutnya, Sandiaga Uno akan serba salah menghadapicawapres Ma'ruf Amin. (HT)

Kumbanews.com – Pemerintahan Republik Indonesia sepertinya harus benar-benar dibenahi. Sebab, beragam kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan saat ini dinilai sudah tidak sejalan dengan semangat reformasi.

Salah satu kebijakan yang disoroti para tokoh senior adalah perubahan postru Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) 54/2020, tunjangan guru dipangkas hingga Rp 3,3 triliun.

Bacaan Lainnya

Hal ini kontras dengan sikap pemerintah yang menggelontorkan Rp 5,6 triliun untuk kartu Prakerja. Makin kontroversial lantaran proyek tersebut bermuara ke perusahaan aplikator Ruangguru milik salah satu Staf Khusus Presiden, Adamas Belva Syah Belvara.

Hal ini dinilai tak ubahnya praktik oligarki yang harus dibasmi.

“Sudah waktunya amanah reformasi, yang sudah dibajak oligarki dan melenceng jauh kita tegakkan kembali,” tegas ekonom senior Rizal Ramli di akun Twitternya, Minggu (19/4).

Pernyataan RR, sapaan Rizal Ramli itu merespons tulisan Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) yang mengkritik kebijakan pemerintah ini. Menurut politisi PKS ini, DPR RI sudah seringkali mengkritisi kebijakan pemerintah yang dinilai sudah melenceng.

“Bang Rizal Ramli, banyak yang sudah dikritisi secara konstruktif oleh anggota DPR dari Fraksi PKS. Ada juga yang didengar oleh pemerintah, seperti kritik dan masukan lain dari Fikri F, agar UAN ditiadakan karena Covid-19. Penting protes soal pemangkasan tunjangan guru ini, direspons positif juga,” tegas HNW. [rm]

Pos terkait