Kumbanews.com – Pengamat Politik Rocky Gerung menyebut bahwa kubu 01 pasangan calon terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin gugup mengenai rekonsiliasi dengan kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Hal ini diungkapkan Rocky gerung saat menjadi narasumber dalam program Indonesia Lawyers Club bertema ‘Wajah Demokrasi Kita’, Selasa (2/7/2019).
Awalnya, Rocky Gerung menilai Prabowo dalam menanggapi rencana rekonsiliasi terlihat gembira dan justru kubu Jokowi terlihat gugup.
“Nah yang mengagetkan saya adalah, saya lihat tadi potongan layar tv Pak Karni, Pak Prabowo justru gembira saja menghadapi soal ini, yang agak gugup justru adalah kubu Pak Jokowi karena menunggu kepastian kapan rekonsiliasi dengan Prabowo itu,” ujar Rocky Gerung.
Rocky merasa heran karena menurutnya kubu Jokowi tidak merasa lega.
“Jadi agak ajaib, seorang yang menenangkan atau berpesta jutru hatinya tidak lega,” kata Rocky Gerung.
“Itu yang menerangkan bahwa, saya menganggap, Pak Jokowi dimenangkan secara legal, tetapi legitimasi ada pada Prabowo, dan itu musti didamaikan, bagaimana mendamaikan, dua problem satu di kutub utara, satu di kutub selatan,” paparnya.
Menurut Rocky Gerung, harus ada badai baru untuk bisa menghasilkan rekonsiliasi dua kubu tersebut.
“Harus ada badai baru mendamaikan untuk menghasilkan rekonsiliasi, itu yang kita cari, jadi kita harus menciptakan badai baru sebetulnya,” ujar Rocky Gerung.
“Supaya kita bisa berselancar di situ dan menikmati tantangan di depan gelombang. Bukan sekedar Pak Karni yang berselancar, seluruh negeri ini.”
“Problemnya adalah siapa yang lebih berpengalaman berselancar di tengah badai. yanga da berselancar di tengah ombak kedunguan itu. Itu yang kita hadapi,” sambungnya.
Rocky Gerung juga memberikan penilaian terhadap hasil sidang sengketa Mahkamah Konstitusi (MK).
“Kita dibuat macet berpikir, karena orang bertahan pada argumen bahwa MK sudah memutuskan secara benar, bukan secara benar, secara legal. Secara legal karena yang diajukan kepada forum MK bukan sekedar legal.
“Tapi problem etis, ada ketidakadilan masuk ke MK, dibilang ‘kami tidak bisa periksa moral klaim Anda’, curang itu adalah moral klaim karena kami di batas undang-undang, peralatan kami bukan akal, tapi kalkulator. Memang itu yang dilakukan,” paparnya.
Dirinya merasa MK telah gagal memanfaatkan momen sidang sengketa pilpres untuk menginovasi hukum.
“Ada moral yang tidak diselesaikan, jadi terjadi pembelahan di masyarakat. Jadi saya berpendapat MK gagal memanfaatkan momentum untuk menghasilkan inovasi hukum,” paparnya.
