Kumbanews.com –Kasus dugaan pencabulan puluhan santriwati di Pati memantik kemarahan publik. Tekanan terhadap aparat penegak hukum kian menguat setelah terungkap laporan sudah masuk sejak 2024, namun baru bergerak serius pada April 2026.
Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi (Aspirasi) mendesak pelaku segera ditangkap dan diadili secara transparan. Lambannya penanganan perkara ini pun menjadi sorotan tajam, memicu pertanyaan besar soal keseriusan negara dalam melindungi korban.
Laporan Mandek, Puluhan Korban Berjatuhan
Data dari UPT PPA Dinas Sosial setempat mengonfirmasi dugaan perbuatan cabul telah dilaporkan sejak dua tahun lalu. Namun, proses hukum baru berjalan setelah olah TKP dilakukan pada April 2026 dan berujung pada penetapan tersangka.
Kuasa hukum korban, Ali Yusron, mengungkap dugaan tindakan asusila menyasar santriwati dari keluarga kurang mampu, bahkan sebagian merupakan anak yatim.
“Fasilitas pendidikan gratis diduga dimanfaatkan pelaku untuk menjalankan aksinya,” ungkapnya.
Jumlah korban disebut mencapai 30 hingga 50 orang, dengan rentang usia masih duduk di bangku SMP hingga yang telah lulus. Skala kasus ini memperlihatkan dugaan kejahatan sistematis yang berlangsung cukup lama tanpa penanganan cepat.
Gus Salam: Negara Wajib Hadir, Jangan Cuma Retorika
Pengasuh Ponpes sekaligus tokoh NU, KH Abdussalam Shohib atau Gus Salam, menegaskan negara tidak boleh absen dalam kasus ini.
“50 korban dari keluarga kurang mampu, sebagian yatim. Pemerintah harus segera memberi perlindungan menyeluruh,” tegasnya.
Ia menilai dampak yang ditimbulkan tidak hanya trauma psikologis, tetapi juga menghantam masa depan pendidikan, kondisi sosial, hingga ekonomi keluarga korban.
Gus Salam juga mengingatkan, tragedi ini bukan kasus tunggal. Dalam pengalamannya mendampingi program pesantren ramah anak selama lebih dari lima tahun, ia menemukan berbagai kasus serupa yang kerap tersembunyi.
Citra Pesantren Tercoreng, Momentum Evaluasi Total
Kasus di Pati disebut sebagai alarm keras bagi dunia pesantren. Menurut Gus Salam, sudah saatnya dilakukan evaluasi menyeluruh, bukan sekadar pernyataan normatif.
“Ini momentum introspeksi. Cari celah kelemahan dan perbaiki secara serius agar tidak terulang,” ujarnya.
Melalui Nahdlatul Ulama, ia mendorong penguatan sistem pengawasan dan perlindungan santri, termasuk optimalisasi peran Rabithah Ma’ahid Islamiyah.
Transformasi pesantren dinilai tak bisa ditunda. Di tengah era keterbukaan, lembaga pendidikan berbasis agama dituntut menjaga integritas sekaligus membangun sistem perlindungan yang ketat bagi santri.
Tuntutan Tegas: Tangkap, Adili, Jangan Tebang Pilih
Di akhir pernyataannya, Gus Salam meminta aparat bertindak tegas tanpa kompromi terhadap pelaku.
“Tangkap dan proses hukum secara transparan. Tegakkan hukum tanpa pandang bulu. Ini soal keadilan dan masa depan generasi,” tegasnya.
Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi aparat penegak hukum sekaligus kredibilitas negara dalam menjamin perlindungan anak dan lingkungan pendidikan yang aman.
