Kumbanews.com – Dalam suasana panas jelang pemilihan umum yang jatuh pada tanggal 14 Februari 2024, sebuah skandal mencuat yang mengguncang kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Team Pemenang Caleg Haji Irmawati Sila, dari partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) yang sebelumnya dianggap sebagai salah satu kandidat potensial, kini terjebak dalam kontroversi yang menggugah rasa keadilan. Dugaan yang diarahkan pada tim kampanye tersebut tidaklah sepele, melainkan terkait dengan praktik jual beli suara yang merusak integritas proses demokrasi.
Bukti yang muncul dalam bentuk rekaman video menjadi pukulan telak bagi reputasi politik Haji Irmawati Sila. Dalam video yang berdurasi 2 menit 19 Detik, terlihat anggota tim kampanye yang diduga terkait dengan kandidat tersebut, memberikan “edukasi” kepada wajib pilih tentang cara mendapatkan uang dengan menjual suara mereka. Suara dalam video tersebut menyebutkan nama ibu Ros dan ibu Nova dan menawarkan bayaran seharga 100 per kepala, dengan janji-janji akan mendapatkan keuntungan di masa depan.
Namun, bukan hanya rekaman video yang mengejutkan. Percakapan dalam grup WhatsApp dengan nama “the winning team” juga menjadi sorotan publik. Pesan-pesan di dalam grup tersebut mengungkapkan strategi yang lebih dalam untuk mempengaruhi hasil pemilihan melalui cara-cara yang tidak etis. Diskusi-diskusi tersebut menyoroti upaya-upaya manipulatif yang dilakukan oleh tim kampanye, tanpa memedulikan prinsip-prinsip integritas dan keadilan dalam proses demokrasi.
Dalam menghadapi skandal ini, peran lembaga pengawas pemilihan umum menjadi sangat krusial. BAWASLU (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Kota Makassar dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Makassar memiliki tanggung jawab besar untuk menangani kasus-kasus pelanggaran pemilihan umum.
Dalam konteks ini, Farid Mamma, S.H., M.H, Lowyer terkemuka di kota Makassar sekaligus seorang tokoh masyarakat di jalan Baji Pangasseng yang dikenal akan ketegasannya, mengangkat suara untuk mengutuk praktik-praktik kotor dalam politik. Ia mengecam tindakan-tindakan yang merusak kepercayaan publik dan menyerukan agar politisi-politisi bertanggung jawab atas tindakan mereka.
Dirinya mengatakan, “Skandal ini bukan sekadar masalah individual, melainkan mencerminkan kondisi yang lebih luas dalam sistem politik di kota Makassar. Masyarakat diharapkan untuk tetap waspada dan aktif dalam memantau proses pemilihan umum. Hanya dengan kerja sama yang kuat antara lembaga pengawas, pemerintah, tokoh masyarakat, dan masyarakat secara keseluruhan, kita dapat memastikan bahwa pemilihan umum berlangsung secara adil, transparan, dan bersih dari praktek-praktek yang merusak demokrasi,” tegasnya.
Farid Mamma, S.H., M.H, menambahkan, “BAWASLU dan KPU Kota Makassar juga jangan tinggal diam dalam melihat kasus ini. Farid Mamma telah mengingatkan seluruh pihak yang terlibat dalam pemilihan untuk mematuhi aturan dan etika yang berlaku,” tutupnya. (**)
