Kumbanews.com – Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Maros gelar Identifikasi Audit Kasus Stunting (AKS) di Ruang Pola Kantor Bupati Maros, Senin (19/06/2023).
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Maros Hj. Suhartina Bohari mengatakan, stunting merupakan indikator rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia mendatang. Maka dari itu, Hal ini menjadi isu Nasional dan menjadi prioritas Kabupaten Maros sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2020-2024.,
“Indikator diantaranya ialah prevelensi stunting menurun signifikan dari kondisi 27 persen di 2019 menjadi 14 persen di 2024 melalui konvergensi intervensi spesifik dan sensitif penurunan stunting,” jelasnya.
Selain itu, diharapkan melalui AKS dapat mengidentifikasi resiko dan penyebab resiko pada kelompok sasaran berbasis surveilans rutin atau sumber data lainnya.
Wabup juga menyampaikan, tahun lalu Kabupten Maros telah berhasil menurunkan kasus stunting tertinggi, tentu ini menjadi kebanggan sekaligus tantangan.
“Tahun kemarin kita turun 7,4 persen, ini menjadi standar kita, maka harus lebih dari itu tahun ini. Sebagai langkah serius, TPPS juga sudah punya sekretariat sendiri, komunikasi harus lebih ditingkatkan,” ucapnya.
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupa (DP3AP2KB), Andi Tati Salmiah Sanrima melaporkan, hasil pendataan keluarga tahun 2022 (PK 22) data keluarga beresiko stunting Kabupaten Maros adalah 23.358 keluarga.
“Didominasi oleh keluarga sasaran yang memiliki balita dan baduta,” lapornya.
Stunting merupakan kondisi gagal pertumbuhan dan perkembangan pada anak akibat kekurangan gizi kronis 1.000 hari pertama kehidupan anak.
“Penyebabnya sendiri masih didominasi 4T yaitu umur istri Terlalu muda, istri Terlalu tua, anak Terlalu dekat, Terlalu banyak anak,” bebernya.
Turut hadir Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulsel, Andi Rita Mariani memberi apresiasi yang sangat besar pada Pemerintah Kabupaten Maros. Sebab katanya, tidak semua Kabupaten yang sigap melakukan AKS.
“Baru beberapa kabupaten saja yang sudah melakukan AKS, padahal audit seperti ini sangat penting. Hasil AKS akan menjadi dasar dalam melakukan intervensi,” katanya.
Pihaknya sadar betul, AKS harus melalui tahapan kegiatan yang begitu panjang. Dimulai dari pembentukan tim audit, pelaksanaan audit, diseminasi hingga akhirnya dilakukan tindak lanjut.
“Kita tidak punya waktu yang banyak lagi, sisa dua bulan, Agustus nanti akan ada pengukuran lagi. Mohon dipilah lagi yang menjadi prioritas dan dianggap dapat segera diatasi,” pungkasnya. (***)
