Kumbanews.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali turun tangan meredam eskalasi militer antara Thailand dan Kamboja yang kembali meletus dalam beberapa hari terakhir. Kedua negara telah mengevakuasi ratusan ribu warga dari wilayah perbatasan, sementara korban tewas dan luka terus bertambah.
Kementerian Pertahanan Kamboja melaporkan sembilan warga sipil tewas sejak Senin, 8 Desember 2025, serta 20 lainnya luka berat. Dari pihak Thailand, empat tentara dilaporkan tewas dan 68 lainnya terluka. Bangkok menegaskan operasi militernya bertujuan melemahkan kemampuan militer Kamboja untuk jangka panjang, sedangkan Phnom Penh menuduh Thailand menyerang kawasan permukiman secara membabi buta.
Di tengah situasi yang makin panas, Trump menyatakan akan kembali menghubungi para pemimpin kedua negara untuk mendorong penghentian kekerasan.
“Namanya Kamboja-Thailand dan itu mulai lagi hari ini. Besok saya harus melakukan panggilan telepon,” ujarnya dalam pernyataan di Pennsylvania, dikutip Reuters, Rabu, 10 Desember 2025.
Ia juga sesumbar, “Siapa lagi yang bisa mengatakan, ‘Saya akan melakukan panggilan telepon dan menghentikan perang antara dua negara yang sangat kuat?’”
Trump sebelumnya memainkan peran sentral dalam gencatan senjata rapuh pada Juli yang mengakhiri pertempuran lima hari dan menewaskan sedikitnya 48 orang. Saat itu, ia memanfaatkan pengaruhnya dalam negosiasi perdagangan untuk menekan kedua negara menyetujui penghentian tembak-menembak.
Namun ketegangan kembali meningkat setelah Thailand bulan lalu menghentikan langkah-langkah de-eskalasi yang disepakati pada KTT Oktober yang juga dihadiri Trump. Penghentian itu dipicu insiden ranjau darat yang melukai parah seorang prajurit Thailand, ranjau yang dituduhkan baru dipasang oleh Kamboja, klaim yang langsung dibantah Phnom Penh.
Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow menilai peluang negosiasi masih sangat kecil dan menolak penggunaan ancaman tarif guna menekan Thailand berunding. Di sisi lain, seorang penasihat utama Perdana Menteri Kamboja Hun Manet menegaskan Phnom Penh siap membuka ruang dialog kapan saja. (***)
