Kumbanews.com – Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI tingkat Provinsi Kalimantan Barat viral di media sosial setelah muncul polemik penilaian dari dewan juri. Video cuplikan lomba itu ramai diperbincangkan karena dua kelompok peserta yang memberikan jawaban serupa justru memperoleh nilai berbeda.
Peristiwa tersebut memicu protes dari peserta dan warganet. Banyak pihak menilai keputusan juri tidak konsisten dan kurang transparan.
Menanggapi polemik itu, Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal MPR RI, Siti Fauziah, menegaskan bahwa pelaksanaan LCC Empat Pilar harus menjunjung tinggi sportivitas, objektivitas, dan keadilan.
“Terkait ramainya pemberitaan di media sosial mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI saat ini tengah melakukan penelusuran internal,” kata Siti Fauziah saat dikonfirmasi, Senin (11/5/2026).
Ia memastikan MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian dan tata kelola keberatan peserta.
“MPR RI akan melakukan evaluasi terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, kejelasan artikulasi jawaban, sistem verifikasi jawaban peserta, hingga tata kelola penyampaian keberatan agar kegiatan serupa ke depan berjalan lebih baik, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.
Siti juga menyatakan pihaknya terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi internal.
“Masukan publik menjadi bagian penting untuk menjaga kualitas kegiatan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembelajaran kebangsaan yang edukatif dan berintegritas,” tambahnya.
Polemik bermula saat dewan juri memberikan pertanyaan terkait pertimbangan yang wajib diperhatikan DPR dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Kelompok C dari SMAN 1 Pontianak lebih dulu menjawab.
“Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden,” ujar peserta Kelompok C dalam tayangan yang diunggah di kanal YouTube MPR RI.
Namun, salah satu juri, Dyastasita, memberikan nilai minus lima untuk jawaban tersebut.
Tak lama kemudian, Kelompok B dari SMAN 1 Sambas menyampaikan jawaban yang dinilai serupa.
“Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden,” kata peserta Kelompok B.
Berbeda dengan Kelompok C, jawaban Kelompok B justru mendapat nilai sempurna 10 poin dari juri.
“Iya, inti jawabannya sudah benar. Nilai 10,” ujar Dyastasita.
Keputusan itu langsung diprotes Kelompok C karena merasa telah memberikan jawaban yang sama.
“Izin, tadi kami menjawabnya sama seperti regu B,” kata salah satu peserta.
Menanggapi protes tersebut, Dyastasita menyebut jawaban Kelompok C dianggap tidak menyebut unsur Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Sementara itu, juri lainnya, Indri Wahyuni, menekankan pentingnya artikulasi saat menjawab pertanyaan.
“Artikulasi itu penting. Jika dewan juri tidak mendengar dengan jelas, maka juri berhak memberikan nilai minus,” jelasnya.
Cuplikan video tersebut kini ramai dibahas di media sosial dan memicu perdebatan publik terkait objektivitas penilaian dalam ajang LCC Empat Pilar MPR RI.
