Minta DPRD Sulsel Jadi Jembatan Komunikasi dengan Pemprov
Kumbanews.com – Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, mendesak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan segera menuntaskan penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) yang tertunda selama dua tahun terakhir. Hal itu disampaikan saat menerima kunjungan kerja Komisi E DPRD Sulsel di Baruga Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, Kamis (6/11).
Darmawangsyah meminta Komisi E DPRD Sulsel berperan aktif menjembatani komunikasi antara Pemkab Gowa dan Pemprov Sulsel agar kewajiban keuangan daerah dapat segera diselesaikan. Ia menilai keterlambatan penyaluran DBH dan pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 berdampak signifikan terhadap kemampuan fiskal Pemkab Gowa.
“Transfer daerah dari pusat sudah mengalami pemotongan yang luar biasa. Dalam situasi ini, kami berharap Pemprov Sulsel juga memperhatikan hak Kabupaten Gowa atas DBH yang belum terbayar selama dua tahun. Kami dijanjikan penyelesaiannya tiga bulan, tapi hingga kini belum terealisasi,” tegasnya.
Selain DBH, Wabup Gowa juga menyoroti menurunnya kontribusi Pemprov terhadap pembayaran BPJS Kesehatan. Menurutnya, porsi tanggungan yang semula 30 persen kini berkurang menjadi 15 persen, sehingga Pemkab Gowa harus menanggung beban hingga Rp18 miliar.
“Kami berharap Pemprov dapat melihat kondisi ini. Dari 30 persen yang dijanjikan, hanya 15 persen yang direalisasikan,” ungkapnya.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Darmawangsyah menegaskan Pemkab Gowa tetap menunjukkan kinerja positif, termasuk meraih predikat terbaik nasional dalam penanganan kemiskinan ekstrem dan stunting dari Kemenko PMK dan BPK RI. Ia berharap alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) ke depan dapat ditingkatkan agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah, menyatakan kunjungan pihaknya bertujuan menampung aspirasi dan kendala Pemkab Gowa untuk dibahas bersama mitra terkait di tingkat provinsi.
“Kami akan mengawal persoalan DBH dan pembagian tanggungan BPJS agar segera diselesaikan secara adil. Keberlanjutan program di daerah sangat bergantung pada kejelasan dan ketepatan transfer anggaran,” tandasnya.
Rilis: Humas Pemkab Gowa
Editor: M. Yusuf
