Kepala Desa Baturappe, Amiruddin
Kumbanews.com – Tidak jelasnya data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) wabah virus Corona dari pemerintah pusat, menimbulkan banyak polemik di tengah masyarakat. Alasannya karena bantuan tersebut tidak tepat sasaran.
Seperti yang dialami warga Kalumpangan, mereka melakukan aksi protes dengan menutup jalan pada hari
Sabtu, 2 Mei 2020. Mereka mengaku kecewa dan sangat menyayangkan kelakuan Pak Desa Baturappe beserta jajarannya, karena menurut warga mereka saling lempar kesalahan terkait pendataan yang tidak merata.
Selain itu Mereka juga menduga penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT)dari pemerintah yang dinilai tidak merata dan diindikasi terjadi nepotisme.
Pasalnya ada beberapa warga yang seharusnya mendapat BLT, tetapi tidak menerima bantuan tersebut. Namun, ada juga yang seharusnya tidak layak dapat bantuan tetapi masuk dalam data pemerintah setempat, ini karena mereka diduga salah satu kerabat dengan Kepala Desa atau aparat pemerintah.
Terkait hal itu Amiruddin Dg.Ngenteng, selaku Kepala Desa Baturappe akhirnya angkat bicara mengenai BLT yang diprotes oleh warga, ” memang benar ada beberapa warga yang melakukan protes dan menutup jalan terkait BLT, tapi itu sudah diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan memang mereka adalah warga
yang dimana saat Pilkades dulu mereka mati matian memenangkan saya. Oleh karena itu ada kekecewaan mereka terhadap saya selaku Kepala Desa Baturappe,”tutur Amiruddin saat ditemui di kediamannya, Rabu 6 Mei 2020.
Amiruddin juga mengatakan bahwa mereka berharap mendapatkan BLT dari pemerintah pusat, melalui pemerintah desa. Namun, itu tidak dilakukan karena melihat keadaan mereka yang serba cukup dan mampu dalam hal ekonomi.
“Seandainya mereka tidak mampu dan masuk kriteria layak dapat BLT pasti saya akan berikan, tapi melihat dari segi ekonomi mereka masih tergolong mampu. Kalau misalnya kami tetap memberikan BLT pada mereka yang tergolong warga mampu dalam segi ekomi pasti saya akan dituduh nepotisme. Tapi itu tidak kami lakukan karena
kami selaku Pemerintah Desa Baturappe menjalankan amanah pemerintah pusat bahwa yang layak menerima bantuan adalah mereka yang masuk golongan miskin atau tidak mencukupi dalam segi ekonomi.”Ucap Amiruddin.
Lanjutnya “pernah ada kejadian
salah satu warga yang namanya Massiri menerima BLT, sehingga itu memicu protes warga, alasannya setelah di data ulang ternyata ada kesalahan administrasi KTP dan kartu penerima terterah alamat berbeda.
Kartu penerima beralamat di Dusun Bonto Suro, sedangkan di KTP tertera alamat Dusun Pipingan, nah itulah yang menjadi pemicu sehingga terjadinya saldo nol. Jadi ini bukan diblokir, tidak ada, tapi butuh perbaikan data pak.Terus mereka mengatakan ini tanggung jawab siapa yang memperbaiki data? jelas tanggung jawab saya dalam hal surat pengantar sebagai kepala pemerintah desa namun, kapan mereka meminta surat pengantar kepada saya untuk perbaikan data, tidak pernah itu, mereka datang ke saya dan sementara itu yang punya urusan adalah kordinator BNPB kecamatan dan kalau kesalahan alamat KTP mungkin bisa saya berikan pengantar untuk perbaikan di Kantor Catatan Sipil.”Terang Amiruddin.
Penulis/Editor: Muh.Yusuf Hafid
