Anggota Komisi IX DPR RI Rieke Diah Pitaloka/Ist
Kumbanews.com – Terungkap di era pemerintahan sebelumnya jumlah penerima bansos fiktif telah menyebabkan potensi kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Rieke Diah Pitaloka melalui unggahan di media sosial pribadinya @riekediahp, dikutip Kamis 7 Agustus 2025.
“Tak ada pembangunan yang lahirkan kesejahteraan jika basisnya data fiktif negara” kata Rieke.
Pada 2021,tercatat sekitar 52,5 juta data penerima bansos diduga fiktif, dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp126 triliun per tahun.
Jika data penerima bansos fiktif, maka indikasi kuat dana bansos disalurkan ke rekening fiktif. Saat itu diyatakan data fiktif dihapus.
“Pertanyaannya, kemana dana bansos yang dialokasikan berbasis data fiktif tersebut?” tanya Rieke.
Rieke mengatakan, berulangkali masalah tersebut disuarakan, namun tak pernah digubris. Baru di era Presiden Prabowo ada instruksi tegas pada PPATK untuk mengungkap kasus “manipulasi data negara”.
Diketahui, pada Sabtu 5 Juli 2025, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengumumkan 10 juta data fiktif penerima bansos.
Sedangkan Senin 7 Juli 2025, PPATK mengumumkan 571.410 data penerima bansos terindikasi terlibat pinjol, judol, bisnis narotika, dan terorisme.
Hipotesis sementara, jika data penerima bansos fiktif, maka rekening penerima fiktif. Menurut PPATK sekitar 2000 rekening milik instansi pemerintah dan bendahara pengeluaran negara digunakan untuk mengendapkan Rp2,1 triliun dana bansos.
“Bansos terdiri dari berbagai program. Saya ambil ilustrasi dua program saja. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Rp2,4 juta/tahun/orang dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp3,6 juta/tahun/orang. Artinya, Rp6 juta/tahun/orang,” ujar Rieke.
Rieke melanjutkan, analisis sementara ini tidak mengunakan data fiktif 2021 sebanyak 52,5 juta, namun yang dilansir PPATK 2025, yaitu 10 juta data fiktif.
“Kalikan Rp6 juta, maka indikasi kuat Rp60 triliun dialirkan ke rekening fiktif. Itu pun analisisnya dibatasi di dua program bansos dan di tahun 2025 saja,” kata politikus PDIP ini.
“Padahal ada juga subsidi energi (listrik, BBM dan gas), Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan, rumah tidak layak huni dan pupuk gunakan basis data yang kurang lebih sama dalam penyalurannya,” sambungnya.
Untuk itu, Rieke mendukung Presiden Prabowo Suianto untuk membenahi data dasar negara yang akurat, aktual dan relevan.
“Harapan saya Presiden Prabowo berani dan berkomitmen menjadi “Bapak Satu Data Indonesia Berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi,” tutup Rieke.
Sumber:RMOL
