Kumbanews.com – Pemerintah kembali menyalurkan berbagai program bantuan sosial (bansos) sepanjang 2026 sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat dan menekan ketimpangan sosial. Sejumlah program unggulan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), hingga Program Indonesia Pintar (PIP) dipastikan tetap berlanjut.
Agar bisa menerima bansos, masyarakat perlu memahami syarat dan mekanisme pendaftaran yang ditetapkan pemerintah. Penerima bantuan wajib merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki KTP dan Kartu Keluarga (KK) sah serta terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE) Kementerian Sosial.
Selain itu, penerima harus berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin, tidak sedang menerima bantuan sejenis dari program pemerintah lainnya, serta bukan aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI, maupun Polri.
Penyaluran bansos dirancang sebagai bentuk perlindungan sosial bagi kelompok rentan agar kebutuhan dasar tetap terpenuhi. Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk aktif memantau informasi resmi terkait syarat administrasi, tahapan pendaftaran, dan jadwal pencairan bantuan.
Mengacu pada keterangan Kementerian Sosial, penyaluran bansos 2026 akan disertai sistem pengawasan yang lebih ketat, terutama dalam proses validasi data. Data penerima yang tidak diperbarui berisiko menyebabkan bantuan tidak dapat dicairkan.
Selain kepesertaan DTKS, status Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) juga harus dipastikan aktif agar saldo bantuan dapat digunakan.
Berikut daftar program bantuan sosial yang direncanakan cair pada 2026:
1. Program Keluarga Harapan (PKH)
PKH merupakan bantuan tunai bersyarat bagi keluarga penerima manfaat dengan kategori tertentu, seperti ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, dan penyandang disabilitas.
Untuk sektor kesehatan, ibu hamil dan anak usia dini menerima bantuan hingga Rp 3 juta per tahun yang dicairkan bertahap. Lansia di atas 60 tahun serta penyandang disabilitas berat memperoleh Rp 2,4 juta per tahun.
Di bidang pendidikan, bantuan diberikan sesuai jenjang, mulai dari Rp 900 ribu per tahun untuk siswa SD hingga Rp 2 juta per tahun bagi siswa SMA. Pemerintah juga memberikan bantuan khusus bagi korban pelanggaran HAM berat dengan nilai maksimal Rp 10,8 juta per tahun.
2. Program Indonesia Pintar (PIP)
PIP ditujukan untuk menekan angka putus sekolah. Besaran bantuan disesuaikan dengan jenjang pendidikan, yakni:
SD/SDLB/Paket A: hingga Rp 450 ribu per tahun
SMP/SMPLB/Paket B: hingga Rp 750 ribu per tahun
SMA/SMALB/Paket C: hingga Rp 1,8 juta per tahun
3. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
BPNT disalurkan dalam bentuk saldo elektronik melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Setiap keluarga penerima manfaat memperoleh saldo Rp 200 ribu pada setiap tahap pencairan yang dapat dimanfaatkan melalui bank Himbara atau agen penyalur resmi.
4. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN)
Melalui program ini, pemerintah menanggung iuran BPJS Kesehatan masyarakat kurang mampu sebesar Rp 42 ribu per bulan per peserta, sehingga penerima tetap dapat mengakses layanan kesehatan.
5. Program Rehabilitasi Sosial PMKS
Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas hidup lansia dan penyandang disabilitas melalui bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), berupa bantuan tunai, paket sembako, hingga alat bantu. Nilai bantuan mencapai sekitar Rp 600 ribu per triwulan atau Rp 2,4 juta per tahun.
Pemerintah mengimbau masyarakat untuk mewaspadai informasi palsu atau hoaks terkait pendaftaran bansos dan hanya mengakses kanal resmi milik Kementerian Sosial atau instansi terkait. (***)
