Kumbanews.com – Partai Amanat Nasional (PAN) tetap memilih berada di luar kendati jika akhirnya Gerindra dan Demokrat memutuskan di dalam pemerintahan.
“Sampai saat ini, PAN sudah jelas mengambil posisi di luar pemerintahan. Belum ada agenda di luar itu, mayoritas pengurus, kader, dan simpatisan memilih sikap seperti itu,” kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP PAN Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Sabtu (12/10/2019).
Hal itu dikatakan Saleh terkait pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono pada Kamis (10/10) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Jumat (11/10).
Menurut dia, apabila Partai Gerindra dan Partai Demokrat pada akhirnya bergabung bersama pemerintah, itu adalah hak kedua parpol tersebut. Sebab, masing-masing memiliki hak untuk menentukan langkah sendiri.
Dia mengatakan, koalisi parpol pengusung Prabowo-Sandi sudah bubar dan sepakat akan mengambil serta memilih jalan sendiri. Oelh jarenanya kalau kedua partai itu bergabung dengan pemerintah, masyarakat yang berhak memberi penilaian.
“Silakan masyarakat menilai mana yang sungguh-sungguh berjuang untuk membawa perubahan, mana yang hanya ingin mengejar target dan capaian politik praktis semata,” ujarnya.
Saleh yang merupakan Sekretaris FPAN MPR RI itu menegaskan, PAN sudah menetapkan akan berada di luar pemerintahan. Meski demikian bukan berarti partainya akan menjadi oposisi yang selalu bersebelahan dengan pemerintah.
Menurut dia, apabila kebijakan dan program pemerintah dijalankan sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat, PAN akan mendukung. Namun jika ada yang menyimpang dan berseberangan dengan aspirasi masyarakat, PAN akan mengeritik, mengoreksi, dan mengingatkan pemerintah.
“Tidak perlu pakai istilah oposisi. Kita lebih baik menjadi kekuatan penyeimbang, itu sangat penting di dalam sistem demokrasi yang kita anut saat ini,” katanya.
Selain itu Saleh juga mengatakan yang perlu dicermati adalah pertemuan SBY dan Prabowo dengan Presiden Jokowi , jika agendanya adalah dalam rangka membicarakan kepentingan masyarakat, tentu itu sangat baik dan perlu diapresiasi.
Namun, menurut dia, apabila agenda pertemuan itu hanya berkutat pada kepentingan politik sektoral dan temporal, tentu tidak baik. Apalagi masih banyak persoalan bangsa ini yang perlu menjadi sorotan dan perhatian.
“Orang bisa saja berpikir bahwa pertemuan itu terkait dengan pembentukan kabinet. Itu boleh-boleh saja, namun kalau agendanya hanya soal kursi kabinet, tentu kurang simpatik dan tidak produktif,” ujarnya. [ts]
