Kumbanews.com – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah tidak terburu-buru menyusun protokol tatanan kehidupan baru atau new normal dalam pandemi virus corona (Covid-19). Kebijakan new normal ini dicanangkan Presiden Joko Widodo untuk merespons kondisi ekonomi selama pandemi corona.
Puan mengatakan protokol itu harus dirumuskan secara rinci. Sehingga penerapan new normal tidak justru membuat rakyat kebingungan.
“Jangan sampai teknis protokolnya disiapkan secara terburu-buru sehingga tidak matang dan malah memunculkan kebingungan baru di masyarakat,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Rabu (27/5).
Puan mengingatkan berbagai ketentuan yang diwajibkan WHO sebelum menerapkan new normal. Misalnya kemampuan negara mengendalikan transmisi virus corona, kemampuan rumah sakit melakukan pengujian sampel, dan kemampuan rumah sakit dalam menangani setiap kasus baru.
Ketua DPP PDIP itu mengatakan new normal harus dikaji secara mendalam sebelum diterapkan pemerintah. Selain itu, pemerintah juga perlu transparan kepada rakyat agar paham pentingnya new normal.
“Pemerintah perlu menjelaskan kepada rakyat saat ini posisi Indonesia tepatnya ada di mana dalam kurva pandemik Covid-19, serta bagaimana prediksi perkembangannya ke depan,” ucapnya.
Puan menyarankan pemerintah membuat rencana rinci. Bahkan pemerintah harus bersiap diri jika rencana awal tidak berjalan sempurna.
“Di dalam protokol kenormalan baru harus ada skenario dan simulasi apa yang harus segera dilakukan jika tiba-tiba ada gelombang baru penyebaran virus corona,” tutur Puan.
Sebelumnya, pemerintah mulai menggaungkan tatanan kehidupan baru atau new normal usai kondisi ekonomi memburuk karena pandemi virus corona. Wacana dimulai saat Presiden Jokowi mengajak rakyat hidup berdamai dengan corona.
Menkes Terawan Agus Putranto telah menerbitkan panduan berkegiatan bagi dunia usaha saat pandemi. Jokowi juga telah berkeliling ke sejumlah pusat keramaian memastikan kesiapan new normal. (*)
