Kumbanews.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Pergerakan Mahasiswa (OPM) secara resmi melaporkan dua dugaan kasus korupsi di Kejaksaaan Tinggi Sulawesi-Selatan, Kamis, 21 Februari 2019.
Aksi yang dipimpin oleh Fandi Alamsyah sebagai jenderal lapangan sebelumnya menggelar aksi unjuk rasa di Dinas Bina Marga dan Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan adanya indikasi dugaan korupsi dalam proyek peningkatan jalan H.M Yasin Limpo dan jalan simpang Samata Kota Makassar dengan anggaran berkisar Rp 6 Milyar tahun anggaran 2018 yang dilaksanakan oleh PT. Tene Jaya sebagai pelaksana dan CV. Fais karya Eng. Consultant sebagai pengawas.
Setelah itu massa aksi melaporkan adanya dugaan korupsi di pihak RSUD Labuang Baji yang memakai legal opinion (LO) atau pendapat hukum dibeberapa rumah sakit yang lain lingkup pemerintah provensi Sulawesi-selatan sebagai dasar untuk melakukan metode lelang bukan metode E-Catalog.
Dalam kasus ini Pihak RSUD Labuang Baji diduga kuat anggaran sebesar Rp 48 M hanya Rp 5 M yang dilakukan dengan metode E-catalog namun setelah direvisi ditambah lagi Rp 15 M jadi total anggaran untuk E-catalog mencapai Rp 20 M dan sisanya Rp 28 M dilakukan dengan metode lelang dan ini kami anggap perbuatan melawan hukum karena sudah ada permenkes no 63 tahun 2014 dan PP LKPP nomor 6 tahun 2016.
Setelah masuknya 2 laporan dugaan korupsi ini kami berharap agar pihak kejati sulsel segera menindaklanjuti dan secepatnya melakukan investigasi sebab pekan depan kami akan kembali menyikapi persoalan ini,” kata fandy
Fadly, pihak yang mewakili kejati Sul-Sel dan menerima laporan tersebut akan menindak lanjuti terkait laporan OPM tersebut. (*)
