Komisi Ahli Kesehatan, drh. Tri Satya Putri Naipospos, M.Phil, Ph.D, dalam acara rapat koordinasi PMK, membawakan materi, Kesiapsiagaan terhadap upaya pengendalian wabah penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Dalton Hotel, Makassar, Sulawesi Selatan. Kamis,(30/06/2022).
Kumbanews.com – Balai Besar Veteriner Maros (BBVet Maros), menggelar rapat koordinasi upaya pengendalian wabah penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Acara yang dihadiri 56 peserta ini, dilaksanakan mulai tanggal 30 Juni hingga 1 Juli 2022, di Dalton Hotel, Makassar, Sulawesi Selatan. Kamis,(30/06/2022).
Seperti kita ketahui Indonesia merupakan negara berkembang dengan populasi penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Peningkatkan tersebut berdampak terhadap kebutuhan pangan yang berasal dari hewan. Pelayanan kesehatan hewan (Keswan) merupakan unsur penting dalam peningkatan produktivitas dan swasembada ternak di Indonesia.
Direktorat Peternakan dan Kesehatan Hewan telah menetapkan langkah teknis pelayanan kesehatan hewan dalam pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular. Penyakit Hewan menular dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat dan/atau zoonosis, serta menimbulkan kematian hewan yang tinggi.
Salah satu penyakit hewan menular yang saat ini sedang merebak di Indonesia yakni Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
Penyakit Mulut dan Kuku adalah penyakit infeksi virus yang bersifat akut dan sangat menular pada hewan berkuku genap/belah.
Penyakit ini ditandai dengan adanya lepuh/vesikel dan erosi di mulut, lidah, gusi, nostril, putting ssus, dan di kulit sekitar kuku. Indonesia pernah mengalami beberapa kali wabah PMK sejak pertama penyakit ini masuk Tahun 1887 melalui impor sapi dari Belanda.
Berdasarkan data dari Satgas PMK, telah terjadi lagi wabah PMK di Indonesia. Hingga saat ini PMK telah berjangkit di 19 Provinsi, 221 kabupaten/kota telah tertular, serta mengakibatkan kematian 1.707 ternak.
Wilayah kerja Balai Besar Veteriner Maros (BBVet Maros) hingga saat ini masih terbebas dari PMK tetapi memiliki risiko untuk tertular penyakit ini.
Sebelum terjadinya wabah PMK kembali, telah dilakukan upaya untuk mendeteksi masuknya PMK ke wilayah kerja BBVet Maros melalui surveilans berbasis risiko yang dilakukan di wilayah-wilayah yang berbatasan dengan negala lain, daerah yang memiliki bandara internasional dan terdapat ternak babi.
Dengan mewabahnya kembali PMK saat ini, BBVet Maros akan melakukan salah satu upaya pencegahan yang dilakukan melalui koordinasi dengan dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan di tingkat provinsi se-wilayah kerja BBVet Maros, Karantina Pertanian se-wilayah kerja BBVet Maros, serta Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian di Sulawesi Selatan, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Sulselbar serta akademisi yang diwujudkan dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Se Wilayah Kerja Balai Besar Veteriner Maros tahun 2022 ini dengan tema “Peningkatan Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan: Cegah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) Pada Hewan di Wilayah Sulawesi, Maluku, dan Maluku Utara.
Adapun tujuan dilaksanakannya rapat koordinasi ini yakni; pertama menyamakan persepsi seluruh stakeholder terkait kesiapsiagaan dalam mencegah penyakit mulut dan kuku di wilayah kerja Balai Besar Veteriner Maros.
Kedua meningkatkan peran UPT Kementerian Pertanian, Karantina Pertanian, Dinas di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, PDHI, dan akademisi dalam pencegahan penyakit mulut dan kuku (PMK).
Ketiga sinkronisasi data populasi dan lalu lintas ternak dalam rangka menyusun strategi pencegahan penyakit mulut dan kuku di Wilayah Kerja Balai Besar Veteriner Maros. Dan keempat, meningkatkan peran serta masyarakat dalam kesiapsiagaan penyakit mulut dan kuku (PMK).
Hadir dalam acara, kepala BBvet Maros Risman, Komisi Ahli Kesehatan Hewan drh. Tri Satya Putri Naipospos, M.Phil, Ph.D, dan dokter hewan DR.drh. MuflihanaH, M.Si.
Materi yang akan dibahas pada rapat koordinasi PMK yaitu, ktersediaan data populasi hewan ternak sampai tingkat desa di seluruh wilayah kerja BBVet Maros. Dengan Ketersediaan saran dan prasarana kegiatan vaksinasi, pengambilan sampel, dan pengobatan di seluruh dinas peternakan provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di seluruh wilayah kerja BBVet Maros.
Kemudian kesiapan Dinas Peternakan yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan di seluruh wilayah kerja BBVet Maros terhadap ketersediaan Puskeswan dan pengelolaan Puskeswan serta ketersediaan dokter hewan.
Selanjutnya, keterlibatan penyuluh diseluruh UPT Kementerian Pertanian, PDHI, serta akademisi dalam rangka kesiapsiagaan PMK. Serta pelaporan penyakit yang diduga PMK ke iSIKHNAS. Kemudian Balai Besar Veteriner Maros membentuk tim yang akan bertanggung jawab terkait data dan pelaporan hewan terduga PMK di setiap provinsi di seluruh wilayah kerja BBVet Maros.
