Presiden Prabowo Subianto bersama Budi Arie Setiadi/Ist
Kumbanews.com – Presiden Prabowo Subianto harus bersikap tegas dalam menyikapi dugaan kasus judi online yang menyeret nama Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi.
Budi Arie disebut-sebut menerima jatah 50 persen dari situs yang tidak diblokir saat ia menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.
Rocky menilai, kasus ini menjadi ujian awal bagi pemerintahan Prabowo untuk membuktikan keseriusan dalam menegakkan hukum dan memberantas korupsi tanpa kompromi.
“Penyelesaian kasus seperti ini juga ukuran bagi investor luar negeri untuk percaya bahwa sistem hukum kita masih bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan,” kata Rocky lewat kanal YouTube miliknya, Senin, 19 Mei 2025.
Menurut Rocky, salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum di Indonesia selama ini adalah praktik tukar-tambah politik, di mana kasus hukum kerap dijadikan alat tawar-menawar kekuasaan.
“Itu kebiasaan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menunggu kasus untuk dijadikan sandera demi tukar tambah politik,” sindir Rocky Gerung.
Akademisi yang dikenal kritis ini menegaskan bahwa Presiden Prabowo harus keluar dari pola itu dan menunjukkan pendekatan hukum yang adil, transparan, serta tidak terjebak pada kompromi politik.
RG akrab disapa, meminta agar siapa pun, termasuk pejabat yang berada di lingkar kekuasaan, tidak diberi perlindungan bila tersangkut persoalan hukum.
“Saya kira Presiden Prabowo mesti mulai menerangkan dengan lebih cermat bahwa pemberantasan korupsi semata-mata demi penegakan hukum dan jaminan supaya distribusi kekayaan itu tidak dimonopoli oleh segelintir elite apalagi yang memperoleh kekayaan secara ilegal melalui korupsi,” pungkasnya.
Sumber: RMOL
