Partisipasi Rendah Pengaruhi Nilai SPI Maros, Pemkab Siapkan Langkah Perbaikan

Bupati Maros Chaidir Syam saat memberikan sambutan pada salah satu kegiatan pemerintah daerah. Pemkab Maros menegaskan komitmen untuk memperbaiki tata kelola dan meningkatkan pelayanan publik usai rilis hasil SPI 2025. (Foto: istimewa)

Kumbanews.com – Kabupaten Maros mencatat skor 70,26 pada Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Skor tersebut menempatkan Maros dalam kategori merah bersama 12 daerah lain dengan tingkat risiko integritas tinggi.

Bupati Maros, Chaidir Syam, menegaskan bahwa hasil SPI menjadi perhatian serius Pemkab dan akan dijadikan bahan evaluasi untuk memperkuat akuntabilitas dan pelayanan publik.

Bacaan Lainnya

“Ini menjadi masukan bagi kami untuk melakukan perbaikan, baik dalam akuntabilitas maupun layanan kepada masyarakat,” ujarnya, Rabu (10/12/2025).

Chaidir menjelaskan, rendahnya nilai SPI salah satunya dipengaruhi minimnya partisipasi responden eksternal. Jumlah jawaban dari masyarakat dinilai jauh lebih sedikit dibanding responden internal dari ASN. Sebagian responden eksternal juga disebut ragu atau tidak merespons saat dihubungi KPK.

Selain itu, persoalan validitas data ASN, khususnya nomor ponsel yang tidak aktif atau sudah berganti, turut menurunkan tingkat partisipasi.

Meski demikian, Chaidir menilai SPI tetap menjadi instrumen penting untuk mengukur kualitas tata kelola dan mendorong pemerintah daerah untuk berbenah.

Senada, Kepala Inspektorat Maros, Takdir, mengakui rendahnya respons ASN dan masyarakat menjadi salah satu penyebab turunnya nilai SPI dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 77. Ia menyebut sebagian masyarakat enggan menyelesaikan kuesioner karena dianggap memakan waktu.

Inspektorat Maros menilai perlunya peningkatan sosialisasi agar ASN dan masyarakat memahami pentingnya keikutsertaan dalam survei. Takdir menegaskan bahwa peningkatan indeks integritas tidak hanya bergantung pada responden, tetapi juga pada perbaikan nyata kualitas pelayanan publik dan birokrasi.

“Tujuannya bukan sekadar angka, tapi peningkatan kualitas pelayanan publik di Maros,” tegasnya. (***)

 

 

Pos terkait