Kumbanews.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengultimatum seluruh jajaran aparat pajak agar tidak ragu melaporkan wajib pajak atau pelaku usaha yang mencoba menawar atau menyuap demi mengurangi kewajiban pajak.
Penegasan itu disampaikan Purbaya menyusul terbongkarnya kasus dugaan suap yang menyeret pejabat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara dan kini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Saudara semua memimpin unit di garis depan. Di situlah wajib pajak dan dunia usaha datang, dan di situlah kepercayaan negara dipertaruhkan. Kalau ada yang menawar atau membawa backing, laporkan ke saya. Kita bereskan bersama,” tegas Purbaya saat melantik empat pejabat KPP Madya Jakarta Utara, Kamis, 22 Januari 2026.
Bendahara negara itu menegaskan pemerintah tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi praktik penghindaran pajak yang merugikan negara. Ia memastikan langkah penegakan integritas aparatur pajak mendapat dukungan penuh Presiden Prabowo Subianto.
“Kita sudah tidak mau rugi pendapatan negara. Presiden mendukung 100 persen upaya mengamankan fiskal. Ini bukan main-main. Tahun lalu saya masih bisa beri toleransi, tahun ini tidak,” ujarnya.
Menurut Purbaya, penyimpangan yang dilakukan satu orang saja dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi pajak dan berdampak langsung pada penerimaan negara yang selama ini menjadi tulang punggung APBN.
“Citra yang dipertaruhkan bukan hanya individu, tetapi citra perpajakan dan keuangan negara. Dampaknya langsung ke pendapatan negara,” jelasnya.
Meski demikian, Purbaya optimistis target penerimaan pajak tetap dapat dikejar jika seluruh jajaran bekerja lebih profesional, transparan, dan berintegritas.
“Saya yakin, dengan kerja yang lebih baik ke depan, target pajak masih bisa dicapai,” pungkasnya.
