Pemkot Makassar Segera Terapkan Pembayaran Retribusi Sampah Melalui QRIS

  • Whatsapp

Sekretaris Bapenda Makassar Muhammad Fuad Arfandi

Kumbanews.com – Pemerintah Kota Makassar segera menerapkan pembayaran retribusi sampah melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard).

Bacaan Lainnya

Hal ini untuk mempermudah pembayaran sekaligus meminimalisir adanya kebocoran pendapatan daerah yang sesuai dengan amanah dari pemerintah pusat melalui Bank Indonesia untuk elektronifikasi transaksi.

Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Muhammad Fuad Arfandi mengatakan, salah satu wujud elektronifikasi transaksi adalah bagaimana mengembangkan pembayaran pajak secara digital diantaranya melalui Qris.

“Kami telah mendorong OPD terkait difasilitasi Bank Indonesia dan Bank Sulselbar, untuk menerapkan itu” ucapnya, Selasa, (26/7/2022).

Setelah Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto datang dari kunjungan kerja di Amerika Serikat, surat edaran kepada OPD untuk imbauan seluruh wajib pajak dan retribusi melalui QRIS akan dikeluarkan.

“Jadi harapannya ke depan, di samping kita sudah mengikuti arahannya pemerintah pusat memaksimalkan elektronifikasi transaksi, bisa juga meminimalisir adanya kebocoran-kebocoran,” ucapnya.

Orang tinggal melakukan scan barcode, pembayaran langsung masuk ke kas daerah.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi mengatakan, pembayaran melalui QRIS ini demi akuntabilitas, transparansi dan meminimalisir kebocoran.

Apalagi pemerintah kota Makassar menuju kota Makaverse (Makassar Metaverse).

“Untuk akuntabilitas, transparansinya, kebocoran kita minimalisir. Apalagi kita Menuju Metaverse. Kita buat aplikasi untuk cashlees,” tutur Fatma-sapaannya.

Di sisi lain dia mengungkap ada beberapa wilayah yang tidak mau membayar retribusi sampah sejak adanya kenaikan. Namun dia yakin itu bisa diterapkan oleh masing-masing kelurahan.

“Jangankan Qris, Hari ini ada beberapa RT yang tidak mau bayar retribusi sampah dengan adanya kenaikan, maksudnya kenapa masih ada wilayah menolak, sementara wilayah lain bisa ji berjalan. Belum lagi PKH (program keluarga harapan) minta kompensasi,” pungkasnya.

Pos terkait