Kumbanews.com -DPD Pengembang Indonesia (PI) Sulsel menyatakan kesiapannya memenuhi ketersedian rumah bagi kalangan ASN. Saat ini, angka kebutuhan atau backlog rumah bagi ASN mencapai 41 ribu unit.
Hal itu disampaikan Ketua DPD PI Sulsel Yasser Latief, disela Rapat Koordinasi 1 Identifikasi Kesiapan Daerah Pilot Project Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Rapat digelar oleh Pemprov Sulsel, di Hotel Claro Makassar, Kamis 11 Oktober 2018.
Dalam rapat itu dipaparkan ada 775.318 backlog perumahan secara nasional, khusus ASN. Sebanyak 5,3 persen diantaranya ada di Sulsel, atau mencapai 41.264. “Kita menyambut pendataan backlog perumahan ASN yang sedang dilakukan pemerintah. Sesuai prediksi, angka kebutuhan rumah untuk ASN sangat tinggi. PI Sulsel siap bermitra untuk menekan backlog rumah ini,” jelas Yasser.
Kesiapan PI diperkuat dengan kesiapan 161 perusahaan pengembang anggota PI. Perusahaan ini tersebar merata diseluruh Sulsel, dan semuanya terdaftar resmi pada Sistem Registrasi Pengembang (Sireng) Kementerian PUPR.
Kabid Kesejahteraan dan Kinerja BKD Sulsel, A. Harun menguraikan sepanjang 1982 sampai 2017 baru 2.118 unit dan 148 kamar rusun yang terserap di lingkup ASN Pemprov Sulsel. Jika dirata-ratakan hanya 60 unit rumah pertahun. Sementara PNS Sulsel mencapai 25 ribu.
Bahkan menurut Kepala Dinas Permukiman, Perumahan dan Pertanahan Sulsel Andi Bakti Haruni, PNS golongan IV-pun masih ada yang tidak memiliki rumah, apalagi golongan I.
“Oleh karena itu, kami mengapresiasi kesiapan DPD PI Sulsel. Kedepan kita berharap bisa membuka komunikasi yang lebih intensif dengan PI untuk memenuhi ketersediaan rumah bagi ASN,” urai A. Harun dalam pemaparannya.
Angka 775 ribu ASN yang belum memiliki rumah permanen, belum termasuk 275 ribu personel TNI, dan 360 ribu personel Polri. Presiden RI Joko Widodo-pun telah menginstruksikan agar ketersediaan rumah ASN bisa dipercepat. ASN yang bisa memiliki rumah diharapkan berimbas kepada peningkatan konsentrasi kinerja. Hal ini juga untuk menurunkan backlog rumah yang mencapai 11,4 juta secara nasional per 2018.
Rapat Koordinasi itu diikuti oleh perwakilan Bank BTN, BRI, Bank Sulselbar dan Bank Artha Graha selaku bank pelaksana program, perwakilan Dinas Perizinan, para kepala BKD Kabupaten/Kota, serta unsur pengembang.
