Prabowo Subianto saat menyampaikan pernyataan di Istana Kepresidenan. (Istimewa)
Kumbanews.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Nusantara, Kalimantan Timur, akan terealisasi pada 2028. Nusantara bahkan ditetapkan sebagai ibu kota politik Indonesia.
Kepastian tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang diundangkan pada 30 Juni 2025. Aturan ini merevisi Perpres Nomor 109 Tahun 2025 tentang RKP 2025, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2025 mengenai APBN Tahun Anggaran 2025.
Melalui beleid ini, pemerintah memperbarui narasi pembangunan, program prioritas, hingga proyek strategis yang dilengkapi indikator capaian dan alokasi anggaran.
“Perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi Ibu Kota Politik di tahun 2028,” bunyi pernyataan dalam beleid tersebut, dikutip Jumat (19/9/2025).
Dalam Perpres itu dijelaskan, pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) akan dilaksanakan di lahan seluas 800–850 hektare. Komposisinya terdiri atas 20% area perkantoran, 50% hunian layak dan terjangkau, serta 50% infrastruktur pendukung. Indeks aksesibilitas dan konektivitas ditargetkan mencapai angka 0,74.
“Untuk terbangunnya kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara dan sekitarnya, dilakukan perencanaan dan penataan ruang, serta pembangunan gedung perkantoran,” tulis lampiran beleid tersebut.
Pemindahan ASN dan Konsep Kota Cerdas
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Presiden Prabowo memerintahkan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono untuk menuntaskan pembangunan Nusantara dalam tiga tahun.
Aturan ini juga mencantumkan rencana pemindahan aparatur sipil negara (ASN). Jumlah ASN yang akan ditugaskan di Nusantara diperkirakan mencapai 1.700–4.100 orang.
Selain itu, layanan kota cerdas (smart city) di IKN ditargetkan mencapai 25% guna mendukung kelancaran pemindahan serta penyelenggaraan pemerintahan di ibu kota baru.
Sumber: Liputan6
