Kumbanews.com – Apple menghapus aplikasi Al Quran yang populer di China setelah mendapat perintah dari pemerintah komunis China.
Aplikasi tersebut dihapus setelah pihak komunis China menganggap aplikasi Al Quran tersebut menampung ‘teks agama ilegal’.
Layanan Manajemen Data Pakistan, pembuat aplikasi tersebut mengatakan kepada DailyMail.com melalui email bahwa Aplikasi Quran Majeed telah dihapus dari Appstore China.
Apple menyarankan mereka untuk menghubungi Cyberspace Administration of China (CAC).
‘Sesuai pemahaman kami, hukum Tiongkok memerlukan dokumentasi tambahan untuk beberapa aplikasi agar tersedia di App Store di daratan Tiongkok.
‘Kami mencoba untuk berhubungan dengan CAC dan otoritas China terkait untuk bergerak maju sehingga aplikasi Quran Majeed dapat dipulihkan di App store China karena kami memiliki hampir satu juta pengguna di China yang terkena dampaknya.’ tulisnya.
Aplikasi Quran Majeed memiliki hampir 145.000 ulasan, menurut halaman aplikasi dan digunakan oleh hampir 40 juta Muslim di seluruh dunia, kata pengembang kepada DailyMail.com.
Apple Censorship, yang menggambarkan dirinya sebagai situs web yang ‘membantu mengilustrasikan bagaimana praktik Apple berdampak pada hak dasar akses informasi dan privasi bagi jutaan warga di seluruh dunia, adalah yang pertama mengetahui bahwa aplikasi tersebut telah dihapus.
Dewan Hubungan Amerika-Islam, organisasi hak-hak sipil Muslim terbesar dan organisasi advokasi, mengutuk tindakan itu dalam sebuah pernyataan yang diperoleh DailyMail.com.
“Dengan mematuhi perintah Partai Komunis China untuk menghapus aplikasi Alkitab dan Quran dari platformnya di China, Apple memungkinkan penganiayaan agama di China, termasuk genosida yang sedang berlangsung terhadap Muslim Uyghur,” kata Wakil Direktur Nasional CAIR Edward Ahmed Mitchell.
‘Keputusan ini harus dibatalkan. Jika perusahaan-perusahaan Amerika tidak tumbuh dan berdiri tegak melawan China sekarang, mereka berisiko menghabiskan abad berikutnya tunduk pada keinginan negara adidaya fasis.’
Apple dan pemerintah China belum menanggapi permintaan komentar dari DailyMail.com.
Menurut International Institute for Asian Studies, Islam diakui di China, negara yang memiliki lebih dari 25 juta Muslim, menjadikannya salah satu populasi Muslim terbesar di dunia.
Namun, pemerintah China telah dicerca oleh komunitas internasional atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia.
Pada bulan Maret, AS bergabung dengan Inggris, Eropa dan Kanada untuk memberikan sanksi kepada pejabat China tertentu atas ‘pelanggaran hak asasi manusia yang serius’ terhadap Muslim Uyghur.
Pada pertemuan G7, yang diadakan pada bulan Juni, para pemimpin negara-negara ini menyerukan ‘pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran kebebasan fundamental’ dalam sebuah komunike.
Setelah itu, kedutaan besar China di London mengecam pernyataan bersama itu, menyebutnya ‘fitnah.’
China adalah negara cinta damai yang menganjurkan kerja sama, tetapi juga memiliki intinya, kata kedutaan.
“Urusan internal China tidak boleh diintervensi, reputasi China tidak boleh difitnah, dan kepentingan China tidak boleh dilanggar,” tambahnya.
‘Kami akan dengan tegas membela kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan nasional kami, dan dengan tegas melawan semua jenis ketidakadilan dan pelanggaran yang dikenakan pada China.’
Kedutaan China mengatakan G7 harus berbuat lebih banyak yang kondusif untuk mempromosikan kerja sama internasional daripada menciptakan konfrontasi dan gesekan secara artifisial.
‘Kami mendesak Amerika Serikat dan anggota G7 lainnya untuk menghormati fakta, memahami situasi, berhenti memfitnah China, berhenti mencampuri urusan dalam negeri China, dan berhenti merugikan kepentingan China.’
Pada bulan Juni, Apple dituduh menyensor 27 aplikasi LGBTQ+ di China, sebuah klaim yang dibantah keras oleh raksasa teknologi itu.
Apple telah dituduh membungkuk kepada pemerintah China selama bertahun-tahun, menghapus aplikasi tertentu yang melanggar hukum setempat.
Pada 2017, itu menghapus Skype karena pelanggaran hukum setempat. Dua tahun kemudian, bendera Taiwan dihapus dari keyboard emoji di Hong Kong dan Makau.
Tahun lalu, ia menghapus ribuan game dari App Store China karena tidak disetujui oleh pemerintah.
Awal tahun ini, dilaporkan bahwa data pengguna perangkat Apple di Tiongkok dikelola di pusat data di Guiyang dan di wilayah Mongolia Dalam, yang memungkinkan pemerintah Tiongkok mengakses data pribadi penduduk.
Musim panas ini, Apple mengatakan fitur baru iOS 15 ‘Private Relay’, yang dirancang untuk menutupi penjelajahan internet pengguna, tidak akan tersedia di China karena alasan peraturan.
Topik yang dilarang termasuk Lapangan Tiananmen, kemerdekaan Tibet dan Taiwan.
Ini terjadi meskipun CEO Tim Cook bersumpah untuk melindungi kebebasan sipil yang melihat rilis kontrol privasi baru yang kontroversial pada bulan April yang mengharuskan pengguna iPhone untuk memberikan izin kepada aplikasi untuk melacak aktivitas mereka.
Dalam hasil kuartalan terbarunya, Apple menghasilkan pendapatan $ 14,76 miliar dari China Raya (termasuk Hong Kong dan Taiwan), naik dari $ 9,32 miliar pada periode tahun lalu.
Pada tahun 2017, Apple menunjuk Isabel Ge Mahe sebagai Wakil Presiden dan Direktur Pelaksana China Raya, yang melapor langsung kepada COO Jeff Williams dan Cook. []
tribun
