Terbunuhnya Harapan Anak Bangsa

  • Whatsapp

Di Jakarta, 15 Juni 2021 Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden RI mengeluarkan pernyataan pers, sebagai pernyataan resmi Presiden Joko Widodo yang menjelaskan perlunya perubahan pola pikir dalam mendukung transformasi sistem pendidikan tinggi Indonesia.

“Agar dapat melakukan transformasi untuk menghadapi perubahan global, maka diperlukan cara-cara dan pemahaman baru yang harus diwujudkan untuk melahirkan sumber daya manusia unggul di masa mendatang.” Pernyataan itu sangat normatif, terlebih Indonesia masih terus bergerak mencari bentuk ideal pendidikan nasional.

Presiden Joko Widodo mengemukakan pemikiran itu dalam perbincangan mengenai Kampus Merdeka yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, dihadiri Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim, (Mas Nadiem), Ketua Forum Rektor Indonesia Profesor Arif Satria, Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah, Direktur Utama Tokopedia William Tanuwidjaja, dan sejumlah perwakilan mahasiswa.

Mas Menteri, atau akrab juga dengan sapaan Mas Nadiem, mendengarkan uraian presiden diantaranya, “Ada beberapa hal. Pertama, iptek terbaru itu ada di mana-mana. Bukan hanya di kampus, tetapi juga di industri. Kearifan itu bukan hanya di kampus, tetapi juga ada di masyarakat,” ujar Presiden Joko Widodo.

Kata kearifan, menjadi sesuatu yang terkesan ‘langka’ dari substansi, namun melimpah ruah dalam perbincangan dan percakapan. Saat presiden mengungkapkan ‘kearifan’ isi kepala sebagian hanya berkutat soal nilai-nilai lama yang relefan dan urgen untuk terus dipertahankan, pertanyaan yang mengikutinya kemudian dalam bentuk apakah itu, terutama jika menyaksikan tangisan anak-anak bangsa yang tak berkesempatan menikmati indahnya pendidikan.

Presiden mungkin sadar, Mas Menteri juga paham, bahwa pendidikan telah menjelma menjadi industri yang ‘menakutkan’ jauh lebih menakutkan dari jaman kolonial Belanda, dimana hanya anak-anak priyayi dan bangsawan yang bisa memperoleh tiket menuju bangku pendidikan.

Coba cermati kalimat Presiden Joko Widodo ini, “Maka, mahasiswa harus diberikan kesempatan untuk berguru kepada siapa saja, bukan hanya kepada dosen, tapi juga dapat dilakukan di lingkungan industri dan masyarakat,” ujarnya. Tidak sulit memahami kalimat presiden, karena itu hanya dalam konteks mereka yang sudah menyandang status mahasiswa, pertanyaannya bagaimana yang hidupnya miskin?.

Saya barusan kembali dari daerah kabupaten di Sulsel, dan mendapati kenyataan masih ratusan bahkan ribuan remaja yang tak punya kesempatan meraih kursi di perguruan tinggi. Mereka ini hanya dipandang sebagai generasi produktif yang harus mengisi lapangan pekerjaan, yang sejatinya juga tidak mereka lihat sedikitpun.

Sebagian pengamat sosial hanya sampai pada kesimpulan, bahwa kemiskinan dan wawasan juga kecilnya peluang sehingga anak-anak kita di desa tak bisa sampai ke pintu Perguruan Tinggi. Juga sedikit yang bisa memberikan solusi agar mereka bisa memperoleh jatah belajar dari anggaran negara yang triliunan rupiah itu.

Presiden juga mengatakan “Karya mahasiswa itu bukan hanya karya akademik, tetapi juga karya-karya berupa teknologi solutif bagi masyarakat dan karya kewirausahaan sosial yang memecahkan masalah sosial.” Presiden mungkin belum menerima masukan dari pengamat pendidikan bahwa tradisi di kampus-kampus itu belum sepenuhnya sadar bahwa masyarakat menunggu karya ilmuan, sehingga hari ini kalkulator buatan narapidana di China masih menjadi alat bantu luas di tanah air.

Hanya yang paling rasional dan menjadi pemikiran bersama adalah kalimat Presiden Joko Widodo, “Pembentukan pola pikir tersebut tentunya memerlukan dukungan berbagai pihak. Perguruan tinggi misalnya, yang harus memberi kesempatan para mahasiswa untuk belajar dari siapa saja, mengenai apa saja, sehingga diperlukan cukup banyak porsi pembelajaran yang dilakukan di luar lingkungan kampus.”

Untuk pernyataan presiden di paragraf atas izinkan saya menyampaikan juga bahwa presiden kurang mendapat laporan bahwa ada banyak pimpinan Perguruan Tinggi, yang telah menjelma menjadi ‘Predator’ dengan mematikan harapan mahasiswa menjadi sarjana dengan ‘senjata’ mematikan bernama Pemutusan Masa Studi, ‘Drop Out’ (DO), bahkan lebih sadis lagi dilakukan pada saat pandemi sedang membunuh manusia diberbagai belahan dunia, dan itu dilakukan dengan sadar oleh rektor Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH).

Kalimat terakhir presiden, “Mahasiswa juga harus lebih aktif mencari sumber pembelajaran baru di luar kampus, belajar apa saja, kepada siapa saja. Dengan perkembangan teknologi digital sekarang ini, hal tersebut lebih mudah dilakukan,” imbuhnya. Sekaligus meminta kepada jajaran kabinet dan pemerintah daerah untuk mengembangkan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka yang diinisiasi oleh pemerintah. Sekali lagi instruksi presiden ini seperti memukul angin, rektor-rektor telah men-DO-kan mahasiswa dengan alasan uang SPP.

Dari dalam istana negara yang megah, presiden tidak melihat tangisan anak-anak bangsa yang telah ‘terbunuh’ oleh sistem yang dibangun para pemimpin Perguruan Tinggi yang bermental predator. Mereka bukan saja tidak lagi merdeka, melainkan mereka telah ‘Mati’ masa depannya telah dibunuh para kaum cerdik pandai yang diangkat dan dipilih bahkan oleh negara. Semua itu berlangsung tanpa sedikitpun ‘KEARIFAN’ . Wallahu A’lam Bissawab.

Sudiang, 20 Juni 2021.
Zulkarnain Hamson

Pos terkait