Kumbanews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sulawesi Selatan kini mengalihkan fokus pengelolaan Dana Desa dari sekadar penyerapan anggaran menjadi pencapaian dampak nyata bagi masyarakat.
Langkah ini disampaikan dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tahun 2025 yang digelar di Baruga Karaeng Galesong, Kantor Bupati Gowa, Kamis (6/11). Kegiatan tersebut bertujuan menilai sejauh mana Dana Desa benar-benar berkontribusi terhadap perubahan sosial dan ekonomi di tingkat desa.
Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang menegaskan, tolok ukur keberhasilan pembangunan desa kini harus berorientasi pada hasil dan manfaat, bukan hanya pada penyelesaian administrasi.
“Apakah pendapatan warga meningkat, apakah irigasi berfungsi, apakah jalan membuka akses usaha itu yang harus menjadi fokus,” ujarnya.
Tahun 2025, Pemkab Gowa mengalokasikan Dana Desa sebesar Rp121,27 miliar dengan tingkat realisasi mencapai 75 persen. Namun, menurut Bupati Talenrang, angka tersebut baru bermakna jika mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Berdasarkan evaluasi terkini, 76 desa di Gowa telah berstatus mandiri dan 42 desa berstatus maju, tanpa ada desa tertinggal. Seluruh 121 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga telah aktif mendorong perekonomian lokal.
“Data ini menunjukkan desa-desa di Gowa mulai membangun kekuatan ekonominya sendiri. Ini sinyal positif dari arah kebijakan yang berpihak pada hasil nyata,” kata Talenrang.
Lebih lanjut, Pemkab Gowa kini menerapkan pendekatan pembangunan berbasis hasil (result-based development). Evaluasi tidak lagi berhenti pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai manfaat program bagi masyarakat. Para kepala desa didorong untuk memperkuat kemampuan perencanaan, tata kelola, dan pelaporan berbasis kinerja.
“Setiap rupiah Dana Desa harus menjadi pengungkit kesejahteraan, bukan sekadar proyek sementara,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah II BPKP Sulsel, Indra Kurniawan, menjelaskan bahwa workshop tersebut bertujuan memperkuat kapasitas aparatur desa agar mampu mengelola keuangan secara transparan dan berorientasi hasil.
“Kami ingin pengawasan tidak berhenti pada kepatuhan, tetapi menghasilkan nilai manfaat bagi warga. Dana Desa harus terasa dampaknya di lapangan,” ujarnya.
Kegiatan ini turut dihadiri Anggota Komite IV DPD RI Andi Muhammad Ihsan, Kepala Perwakilan BPKP Sulsel Rasono, Kepala Kanwil Perbendaharaan Sulsel Supendi, perwakilan Kejaksaan Negeri Gowa, Sekda Gowa Andy Azis Peter, serta jajaran pimpinan SKPD, camat, dan kepala desa se-Kabupaten Gowa.
Rilis: Humas Pemkab Gowa
Editor: M. Yusuf
