Kumbanews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa kembali mendapat sorotan positif dari pemerintah pusat. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mengapresiasi langkah nyata Pemkab Gowa dalam pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Apresiasi tersebut disampaikan saat kunjungan Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal Kemenko PM, Leo Efriansyah, bersama tim pemeriksa kinerja Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) di Baruga Karaeng Pattingalloang, Kantor Bupati Gowa, Kamis (6/11).
Menurut Leo, Gowa menjadi sampel nasional karena memiliki terobosan yang selaras dengan kebijakan pusat, salah satunya pendirian Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 24 Gowa, yang memberi akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Program Sekolah Rakyat ini menunjukkan komitmen kuat daerah terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem. Gowa menjadi contoh baik bagi daerah lain,” ujarnya.
Wakil Bupati Gowa, Darmawangsyah Muin, yang menerima kunjungan tersebut menegaskan bahwa pemeriksaan kinerja bukan sekadar audit, melainkan evaluasi terhadap dampak nyata pembangunan.
“Pemerintah yang berhasil adalah yang mampu menurunkan kemiskinan dengan pendekatan lintas sektor dan data yang objektif,” kata Darmawangsyah.
Ia menjelaskan, Pemkab Gowa terus memperkuat sinergi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), yang melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Badan Pusat Statistik (BPS).
Dalam rangkaian uji petik, tim BPK RI juga akan meninjau langsung SRMP 24 Gowa di Kecamatan Bontomarannu untuk melihat efektivitas kebijakan di lapangan.
“Kami berharap hasil pemeriksaan ini menjadi bahan perbaikan menuju Gowa yang semakin sejahtera,” tutup Darmawangsyah.
Kunjungan Kemenko PM dan tim pemeriksa ini merupakan bagian dari evaluasi nasional atas program pembangunan manusia tahun anggaran 2024 hingga triwulan III 2025, yang juga dilakukan di provinsi lain seperti Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Sumatera Barat, dengan fokus pada penghapusan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kesejahteraan sosial.
Rilis: Humas Pemkab Gowa
Editor: M. Yusuf
