“Yang saya maksud itu gaduh ada dua, gaduh politik dan gaduh massa, gaduh massa menimbulkan keramaian jadi banyak kerumunan, kan itu jadinya tidak memberikan pendidikan ke masyarakat,” ujar Nihayatul melalui pesan singkatnya, Kamis (18/6)
Nihayatul menjelaskan, apalagi saat ini Pemerintah sedang menggencarkan imbauan protokol kesehatan di masa transisi menuju kenormalan baru atau new normal. Karena itu, jika Presiden memang berencana melakukan blusukan, maka harus dipastikan protokol kesehatan kepada Presiden dan juga masyarakat umum.
“Pesan saya satu, terapkan protokol kesehatan dan jangan membikin gaduh untuk blusukan ini, yang jelas blusukan ini harus memberikan manfaat kepada masyarakat terutama untuk memberikan pendidikan tentang Covid-19,” kata Politikus PKB tersebut.
Nihayatul melanjutkan, gaduh politik juga harus diantisipasi Presiden jika ingin kembali blusukan di situasi pandemi. Sebab, rencana blusukan bisa menjadi mainan politik yang justru mengganggu fokus Pemerintah dalam penanganan Covid-19. Karena itu, Nihayatul menyarankan Presiden untuk betul-betul mematangkan rencana blusukan saat ini.
“Itu bisa jadi mainan politik atau hal-hal lainnya, kalau tujuannya bagus kenapa tidak, contoh tujuan untuk mengecek bantuan yang dikucurkan pemerintah langsung diterima masyarakat atau tidak, itu bagus ya saya pikir agar betul-betul real di lapangan tetapi protokol harus benar benar ditaati,” ujarnya lagi.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan kembali blusukan meskipun pandemi Covid-19 belum berakhir. Dalam acara webinar seri DPP PGK, ia mengatakan, Presiden Jokowi berencana kembali blusukan ke wilayah yang sudah dinyatakan hijau dari pandemi.
“Presiden tetap akan berkunjung ke beberapa daerah hijau dan mengatakan, menyatakan bahwa kita siap bekerja, tetapi kita tetap menjaga yang paling utama adalah kesehatan,” ujar Pramono, Rabu (17/6).
Menurutnya, Jokowi sudah merindukan kembali turun ke lapangan dan blusukan ke berbagai daerah. Namun, rencana ini sempat ditunda agar tak menjadi perdebatan di masyarakat. Kendati demikian, karena dalam perkembangan situasi saat ini sudah terdapat sekitar 100 daerah yang kini dinyatakan sebagai zona hijau, Presiden Jokowi pun tetap akan melanjutkan untuk berkunjung ke daerah aman.
“Tetapi, akhirnya setelah melihat perkembangan yang ada sekarang ini hampir 100-an daerah yang hijau, presiden tetap akan berkunjung ke beberapa daerah hijau,” ujarnya. []
