Kumbanews.com – China resmi mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 13 persen pada alat kontrasepsi, termasuk kondom, untuk pertama kalinya dalam 30 tahun. Kebijakan ini memicu kekhawatiran publik karena dinilai berpotensi meningkatkan kehamilan tidak terencana dan risiko penyakit menular seksual.
Langkah yang berlaku mulai Januari mendatang ini merupakan bagian dari strategi pemerintah membalikkan penurunan angka kelahiran yang terus mengkhawatirkan. Di saat penggunaan kontrasepsi dikenai pajak, pemerintah justru membebaskan PPN untuk layanan pengasuhan anak, perawatan lansia, disabilitas, hingga layanan terkait pernikahan sebagai insentif bagi calon orang tua.
Revisi UU PPN tersebut mengakhiri pengecualian pajak yang telah diberlakukan sejak 1993-era kebijakan satu anak. Kini, China menghadapi penurunan populasi selama tiga tahun berturut-turut, dengan kelahiran 2024 hanya 9,54 juta, jauh di bawah 18,8 juta kelahiran pada satu dekade sebelumnya.
Berbagai kebijakan pronatal telah dikeluarkan, mulai dari bantuan uang tunai, perluasan daycare, hingga penambahan cuti melahirkan dan cuti ayah. Pemerintah juga mengeluarkan pedoman untuk menekan aborsi yang tidak bersifat medis, berbeda dari masa lalu ketika aborsi dan sterilisasi sering dipaksakan.
Meski demikian, biaya besar membesarkan anak menjadi hambatan utama. Laporan YuWa Population Research Institute mencatat, biaya membesarkan anak hingga usia 18 tahun dapat mencapai 538.000 yuan atau sekitar Rp1,2 miliar, membuat banyak anak muda enggan menikah atau memiliki anak di tengah ekonomi yang lesu.
Keputusan pajak ini juga muncul ketika kasus HIV di China meningkat, berbanding terbalik dengan tren global. Minimnya pendidikan seks dan masih kuatnya stigma disebut sebagai penyebab utama. Antara 2002-2021, angka kasus HIV/AIDS di China naik dari 0,37 menjadi 8,41 per 100.000 penduduk.
Di media sosial Weibo, kebijakan ini langsung memicu kontroversi. Warganet mengkhawatirkan menurunnya penggunaan kondom dan meningkatnya risiko penyakit menular seksual. Sebagian menilai langkah ini tidak akan berdampak signifikan terhadap angka kelahiran dan justru memperumit masalah.
“Kalau seseorang tidak mampu beli kondom, bagaimana bisa membesarkan anak?” tulis salah satu pengguna. (***)
