Kumbanews.com – Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari mengungkapkan fakta memprihatinkan terkait Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari total 8.549 dapur SPPG, hanya 34 dapur yang memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) hingga 22 September 2025.
Selain itu, dari 1.379 SPPG, hanya 423 yang memiliki Prosedur Operasi Standar (SOP) keamanan pangan, dan lebih sedikit lagi—hanya 312—yang benar-benar menerapkannya.
Analis kebijakan pemerintah sekaligus pemerhati sosial, Nasky Putra Tandjung, menyebut data yang disampaikan Qodari tersebut sangat memprihatinkan.
“Ini jelas bentuk kelalaian. Meskipun kita tahu Badan Gizi Nasional (BGN) memiliki keterbatasan SDM dalam pengawasan, hal itu bukan alasan untuk membenarkan terjadinya kasus keracunan massal,” kata Nasky dalam keterangan elektronik di Jakarta, Minggu (28/9/2025).
Nasky menegaskan, Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program mulia Presiden Prabowo Subianto yang harus dijaga pelaksanaannya. Menurutnya, MBG adalah investasi jangka panjang untuk membentuk generasi sehat, unggul, dan cerdas sejak dini.
“MBG adalah investasi terbaik sebuah bangsa dan program mulia dari Presiden Prabowo,” ujarnya dikutip dari RMOL.
Ia menambahkan, masalah mendasar yang harus segera diatasi adalah pembenahan dan reformasi total. Penyelenggara yang tidak kompeten atau gagal, kata Nasky, harus segera diganti.
