Kumbanews.com – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo tidak mempermasalahkan terkait sejumlah kepala daerah terang-terangan memberikan dukungan politiknya kepada pasangan bakal capres dan cawapres, Jokowi- Ma’ruf Amin. Dia juga menilai para gubernur tersebut tidak membelot sebab dukungan tersebut adalah bagian dari aspirasi dari masyarakat.
“Sehingga kalau ada gubernur kader partai A menyatakan mendukung Jokowi jangan dilihat gubernur ini membelot, karena dia sebagai gubernur harus menyuarakan aspirasi masyarakat dan daerah,” kata Tjahjo usai menghadiri acara seminar di Lemhannas, Jakarta Pusat, Kamis 13 September 2018.
Tjahjo juga mengatakan para kepala daerah pun boleh terlibat dalam kampanye untuk mendukung salah satu capres-cawapres, calon wali kota, caleg, serta bupati. Namun dia menjelaskan para kepala daerah harus mengikuti aturan. “Ada aturannya dia harus mengajukan izin sehari sebelumnya. Kecuali hari libur,” ungkap Tjahjo.
Kemudian Tjahjo juga mengklaim para kepala daerah yang mendukung atau ikut kampanye tidak akan mengganggu pemerintahan. Karena mereka kata dia melakukan kampanye pada saat hari libur. “Ya kan bisa membagi waktu dengan baik,” ungkap Tjahjo.
Sebelumnya, bakal calon Wakil Presiden Sandiaga Uno menyentil beberapa kepala daerah yang menyatakan dukungan terhadap pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Para kepala daerah yang menyatakan dukungan tersebut notabene-nya berasal dari partai oposisi pemerintah, seperti Gubernur Papua Lukas Enembe dari Partai Demokrat.
Namun, Luka secara terang-terangan menyatakan dukungan kepada bakal calon presiden petahana Joko Widodo.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun menyindir imbauan yang dikeluarkan Sandiaga. Ia meminta Sandi untuk bercermin.
“Ya bercermin saja lah, pak Sandiaga Uno waktu Pilgub Jateng kampanye untuk Sudirman Said, di Jabar Pak Sandiaga Uno kampanye untuk pasangan Asyik (Sudrajat-Syaikhu),” katanya usai menghadiri acara di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Rabu (12/9).
“Selama tidak melanggar UU tidak ada masalah. Itu hak politik pribadi kan. Yang gak boleh itu bawa-bawa institusi, bawa-bawa gubernur, bawa-bawa kewilayahan. Sebelum memberikan statement berkaca kepada pengalaman pribadi,” jelasnya.